Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Perpanjangan PPKM Darurat Belum Pasti, PDIP: Pemerintah Maju Kena, Mundur Kena

SELASA, 20 JULI 2021 | 16:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau tidak.

Masyarakat pun mempertanyakan sikap dan langkah pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) ini.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan diperpanjang atau tidaknya PPKM Darurat ini, dirinya masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah.


Ia menyadari masyarakat pro kontra karena banyak orang tengah merasakan dampak penerapan PPKM darurat.

"Banyak yang menginginkan untuk diperpanjang kalau dari sisi kesehatan tapi juga tidak sedikit untuk dihentikan. Masyarakat sudah menjerit dari sisi ekonomi sudah terpukul terdampak sudah banyak yang begitu kehilanhan pekerjaan dan mata pencahrian,” ucap Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7),

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika pemerintah mau membantu rakyat dari sisi ekonomi maka masyarakat akan menyetujui untuk memperpanjang kebijakan penanganan pandemi Covid-19 itu.

"Kalau tidak kehilangan mata pencaharian ekonominya begitu tertekan begitu dalam sehingga itu nanti pemerintah akan menentukan yang terbaik ya,” katanya.

Menurut legislator asal Boyolali ini, apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini, harus menggunakan mekanisme protokol kesehatan secara ketat dan pihaknya akan mendukung sepenuhnya.

“Kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Kita dukung, apapun langkah pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai masukan ya, tentu ada pro dan kontra,” imbuhnya.

Adanya pro dan kontra dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, kata Rahmad, dinilainya sebagai hal yang wajar. Sehingga tidak perlu memperpanjang perdebatan PPKM Darurat ini.

Ia menjelaskan, apa yang dilakukan pemerintah tidak akan menyenangkan semua pihak. Sebab, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah akan menguntungkan sebagai pihak dan merugikan pihak lainnya.

"Istilahnya maju kena mundur kena, kalau diperpanjang tekanan ekonomi bisa lebih dalam namun kalau tidak diperpanjang dari sisi mobilitas masyarakat akan tinggi lagi kemudian ancaman untuk menjadikan paparan Covid 19 semakin tinggi,” tandasnya.

Penerapan PPKM Darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu akan berakhir hari ini Selasa (20/7).

Meski demikian sampai saat ini belum ada kepastian apakah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat itu akan dilanjutkan atau tidak.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya