Berita

Menteri Nadan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir/Net

Politik

Demokrat: Selama Ada BuzzerRp, Ucapan Maaf Menteri Cuma Sebatas Lip Service

SELASA, 20 JULI 2021 | 01:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Permintaan maaf para menteri Presiden Joko Widodo atas kegagalan penanganan pandemi Covid-19 tak akan berarti bila masih ada pendengung atau buzzer bayaran di sekeliling Istana.

"Percayalah, selama buzzerRp masih merajalela, ucapan maaf tersebut cuma lip service. Akan ada permintaan maaf edisi berikutnya," kata politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution dikutip dari akun Twitternya, Senin (19/7).

Ia menyadari belakangan ini banyak para pembantu presiden justru meminta maaf atas penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah.

Bagi Syahrial, permintaan maaf tersebut dilatari karena pandemi yang telah melanda llebih dari setahun di Indonesia masih tak terkendali, bahkan makin masif dilihat dari statistik kasus Covid-19.

"Beberapa hari ini mulai sering mendengar menteri-menteri Kabinet Jokowi minta maaf karena gagal membuat kebijakan terbaik untuk atasi Covid-19 sudah lebih dari 1 tahun," tandasnya.

Belum lama ini, menteri Jokowi yang menyampaikan permintaan maafnya adalah Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut, Sabtu (17/7).

Hal yang sama juga diikuti Menteri BUMN, Erick Thohir dalam peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta hari ini.

"Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati memohon maaf ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT," ujar Erick Thohir.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya