Berita

Bekas Mensos Juliari Batubara terjerat rasuah Bansos/Net

Hukum

Menyesal Dimanfaatkan Anak Buahnya, Juliari Batubara: Saya Harus Hadapi Perkara Hukum

SENIN, 19 JULI 2021 | 21:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara mengaku menyesal karena telah dimanfaatkan oleh anak buahnya dalam program pengadaan bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 hingga terjerat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyesalan itu disampaikan Juliari saat ditanyai oleh tim penasihat hukumnya di sidang pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (19/7).

Dalam sidang ini, Juliari mengikuti persidangan menggunakan video telekonferensi.


Juliari menjelaskan pada saat menjadi Menteri Sosial saat itu, ia mengaku tidak terlalu mengkonfirmasi sampai detail terkait program pengadaan Bansos sembako Covid-19.

Dijelaskan Politisi PDI Perjuangan itu, secara teknis dilaksanakan oleh Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Juliari mengaku tidak mengkonfirmasi secara detail karena telah percaya kepada bawahannya yang telah memiliki pengalaman karena sudah menjadi PNS di Kementerian Sosial (Kemensos) selama puluhan tahun.

"Saya juga tidak punya pengalaman sama sekali. Jadi tidak mungkin saya ibaratnya mau terjun terlalu jauh ke dalam urusan teknis, tentunya bisa saja menjadi boomerang untuk saya pak," ujar Juliari.

Karena, Juliari menghindari agar bawahannya itu tidak tersinggung dengan dirinya jika terlalu terjun langsung terkait hal-hal yang teknis.

"Karena pada saat Covid baru-baru mulai, saya ingat sekali pesan-pesan dari Presiden agar kementerian-kementerian yang memang diharapkan kinerjanya cepat penanggulangannya, ya harus cepat," kata Juliari.

Juliari pun juga mengaku mempercayakan tim di bawahnya akan bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Apalagi, Juliari mengaku sering mengingatkan anak buahnya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan.

Saat ditanya soal penyesalan karena telah dimanfaatkan oleh anak buahnya, salah satunya oleh Matheus Joko Santoso yang mendapatkan keuntungan dari pengadaan ini, Juliari mengaku menyesal. Akan tetapi, Juliari mengaku harus menghadapi proses perkara yang menjeratnya ini.

"Saya sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Sosial, walaupun tentunya berat sekali pak, saya harus menjalani ini dengan segala macam perasaan yang berat. Tentunya kalau menyesal pasti ada. Tapi ya sudah, menjadi masalah hukum perkara hukum ya saya harus hadapi pak," terang Juliari.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya