Berita

Ilustrasi pemakaman pasien Covid-19/RMOLJakarta

Politik

Ketua FPI: Ada Pejabat Yang Ingin Terus Menari Di Tengah Pandemi

SENIN, 19 JULI 2021 | 13:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Komunikolog politik Tamil Selvan menilai ada pihak yang ingin menjerumuskan Presiden di balik rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pasalnya, Tamil melihat, selama ini tidak ada skema dan prediksi yang jelas dari pemerintah untuk menghalau laju penularan Covid-19. PPKM Darurat, justru berpotensi menimbulkan kericuhan sosial dan politik.

"Pemerintah akan melakukan kesalahan fatal dengan melanjutkan PPKM Darurat, karena jika pergerakan ekonomi di arus bawah terhenti, masyarakat akan khilaf dan ini sangat tidak baik. Belum lagi arogansi para petugas dilapangan yang mencoreng wajah pemerintah," kata Tamil kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/7).


Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini menduga kuat, ada pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang ingin terus menari di tengah pandemi Covid-19. Dugaan ini bisa kemungkinan benar jika melihat struktur pemerintah daerah tidak optimal dalam bergerak dalam melakukan upaya percepatan vaksinasi.

"Diseluruh Indonesia itu ada Kelurahan dan Kepala Desa, jika vaksin di gerakan melalui perangkat mereka maka dalam hitungan hari urusan vaksin akan selesai. Nah, dengan banyaknya alasan yang diutarakan pihak pemerintah, saya justru melihat ada oknum dipusat dan daerah yang ingin terus menari dikondisi Covid ini, dan ingin menjerusmuskan Pak Presiden. Ini bahaya yang perlu diantisipasi," bebernya.

Bagi Tamil, alasan terbatasnya vaksinator atau tenaga kesehatan dalam proses vaksinasi tidak bisa dijadikan dasar. Sebab, sumber daya yang dimiliki mahasiswa akademi keperawatan, kebidanan dan kedokteran yang ada jumlahnya melimpah.

"Jika kita ingin mencari solusi kita akan mengesampingkan alasan, ini justru alasan demi alasan yang dikedepankan. Kalau problemnya nakes, kita bisa organisir seluruh Akper, Akbid dan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Jadi tidak ada alasan," demikian Tamil.

Pria yang akrab disapa kang Tamil ini menyarankan PPKM segera dihentikan dan pemerintah fokus pada percepatan vaksin, karena hanya melalui metode vaksin terbukti meminimalisir dampak virus corona atau covid-19.

"Sudahlah ngak usah PPKM segala, ngak terbukti metode itu. Justru menyengsarakan rakyat kecil dan berpotensi memunculkan masalah baru. Fokus saja pada percepatan vaksin, itu metode yang teruji meminimalisir dampak Covid," demikian Tamil.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya