Ketua FPI: Ada Pejabat Yang Ingin Terus Menari Di Tengah Pandemi

Komunikolog politik Tamil Selvan menilai ada pihak yang ingin menjerumuskan Presiden di balik rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pasalnya, Tamil melihat, selama ini tidak ada skema dan prediksi yang jelas dari pemerintah untuk menghalau laju penularan Covid-19. PPKM Darurat, justru berpotensi menimbulkan kericuhan sosial dan politik.

"Pemerintah akan melakukan kesalahan fatal dengan melanjutkan PPKM Darurat, karena jika pergerakan ekonomi di arus bawah terhenti, masyarakat akan khilaf dan ini sangat tidak baik. Belum lagi arogansi para petugas dilapangan yang mencoreng wajah pemerintah," kata Tamil kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/7).

Ketua Umum Forum Politik Indonesia (FPI) ini menduga kuat, ada pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang ingin terus menari di tengah pandemi Covid-19. Dugaan ini bisa kemungkinan benar jika melihat struktur pemerintah daerah tidak optimal dalam bergerak dalam melakukan upaya percepatan vaksinasi.

"Diseluruh Indonesia itu ada Kelurahan dan Kepala Desa, jika vaksin di gerakan melalui perangkat mereka maka dalam hitungan hari urusan vaksin akan selesai. Nah, dengan banyaknya alasan yang diutarakan pihak pemerintah, saya justru melihat ada oknum dipusat dan daerah yang ingin terus menari dikondisi Covid ini, dan ingin menjerusmuskan Pak Presiden. Ini bahaya yang perlu diantisipasi," bebernya.

Bagi Tamil, alasan terbatasnya vaksinator atau tenaga kesehatan dalam proses vaksinasi tidak bisa dijadikan dasar. Sebab, sumber daya yang dimiliki mahasiswa akademi keperawatan, kebidanan dan kedokteran yang ada jumlahnya melimpah.

"Jika kita ingin mencari solusi kita akan mengesampingkan alasan, ini justru alasan demi alasan yang dikedepankan. Kalau problemnya nakes, kita bisa organisir seluruh Akper, Akbid dan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Jadi tidak ada alasan," demikian Tamil.

Pria yang akrab disapa kang Tamil ini menyarankan PPKM segera dihentikan dan pemerintah fokus pada percepatan vaksin, karena hanya melalui metode vaksin terbukti meminimalisir dampak virus corona atau covid-19.

"Sudahlah ngak usah PPKM segala, ngak terbukti metode itu. Justru menyengsarakan rakyat kecil dan berpotensi memunculkan masalah baru. Fokus saja pada percepatan vaksin, itu metode yang teruji meminimalisir dampak Covid," demikian Tamil.