Berita

Aksi protes menolak pemberlakuan paspor vaksin Covid-19 di Paris, Prancis/Net

Dunia

Tolak Wajib Vaksin Covid-19, 114 Ribu Warga Prancis Protes Tuntut Kebebasan

MINGGU, 18 JULI 2021 | 07:41 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rencana Presiden Emmanuel Macron untuk memberlakukan sertifikat vaksin Covid-19 telah memantik kemarahan warga Prancis. Lebih dari seratus ribu orang melakukan aksi protes menolak rencana tersebut.

Kementerian Dalam Negeri menyebut terdapat 137 aksi protes di seluruh negeri untuk menolak rencana tersebut pada Sabtu (17/7).  Protes melibatkan hampir 114 ribu orang, sebanyak 18 ribu di antaranya berada di Paris.

Pekan ini, Macron telah mengumumkan beberapa langkah besar untuk memerangi lonjakan kasus Covid-19, termasuk mewajibkan petugas kesehatan untuk vaksinasi dan memberlakukan paspor bebas Covid-19.


Paspor tersebut berisi orang yang telah divaksin atau hasil tes negatif Covid-19 yang berlaku selama 48 jam. Paspor vaksin Covid-19 akan digunakan ketika warga memasuki tempat-tempat umum, termasuk restoran dan bioskop.

Namun langkah itu dianggap telah melanggar kebebasan memilih bagi mereka yang tidak ingin divaksinasi. Akibatnya, sejumlah aksi protes kecil bermunculan dan memicu gerakan yang lebih besar.

"Setiap orang berdaulat di tubuhnya sendiri. Presiden Republik tidak memiliki hak untuk memutuskan kesehatan pribadi saya," kata seorang pengunjuk rasa di Paris, Chrystelle, seperti dikutip Reuters.

Di antara pengunjuk rasa tampak kelompok "rompi kuning" yang berusaha menghidupkan kembali gerakan anti-pemerintah.

Terlepas dari aksi protes, jajak pendapat Ipsos-Sopra Steria yang dirilis pada Jumat (16/7) menunjukkan lebih dari 60 persen orang Prancis sepakat dengan wajib vaksin bagi petugas kesehatan, serta sertifikasi vaksin di beberapa tempat umum.

Upaya pemerintah yang lebih keras itu muncul karena penyebaran varian baru virus corona yang lebih menular.

"Varian Delta ada di sini, kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Ini lebih menular daripada yang sebelumnya. Kita harus beradaptasi dan menghadapinya," ujar Perdana Menteri Prancis Jean Castex.

Ia kemudian mengatakan, vaksinasi menjadi jalan efektif untuk mencegah penularan lebih lanjut.

"Saya mendengar keengganan yang muncul, tetapi saya pikir kita harus meyakinkan semua warga negara kita unutk divaksinasi. Itu adalah cara terbaik untuk mengatasi krisis kesehatan ini," tambahnya.

Hingga 17 Juli, sebanyak 55,5 persen populasi Prancis telah divaksin dengan dosis pertama, sedangkan 44,8 persen sudah divaksinasi penuh.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya