Berita

Kepulauan Dokdo atau Takeshima yang menjadi sengketa antara Jepang dan Korea/Net

Dunia

Dokdo Masuk Peta Jepang Di Olimpiade Tokyo, Korea Utara: Tidak Tahu Malu

MINGGU, 18 JULI 2021 | 06:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Korea Utara ikut memberikan kecaman pada Jepang atas klaimnya atas Kepulauan Dokdo, setelah sebelumnya Korea Selatan melakukan hal yang sama.

Kecaman diberikan setelah Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo memasukkan Dokdo sebagai wilayah Jepang pada peta estafet obor yang diunggah di situs resmi Olimpiade.

"Dunia olahraga Jepang telah melakukan tindakan ekstrem yang tidak tahu malu dengan merebut Pulau Tok, bagian dari wilayah Korea yang tidak dapat diganggu gugat, bahkan bertentangan dengan ide suci dan semangat gerakan Olimpiade," ujar jurubicara Komite Olimpiade Korea Utara yang diunggah KCNA.


Pyongyang mengatakan, Jepang telah menyalahgunakan Olimpiade untuk mewujudkan ambisi teritorialnya. Alih-alih, Jepang seharusnya menggunakan momentum tersebut untuk mempromosikan persahabatan dengan bangsa Korea.

"Masalah politik tidak dapat dipisahkan dari masalah teritorial, dan adalah sofisme yang tidak tahu malu dan tidak berdasar untuk bersikeras bahwa konsep geografis bagian dari Korea ditandai sebagai bagian dari Jepang," lanjutnya.

Sementara itu, dimuat Yonhap, Seoul telah mengajukan protes keras kepada Jepang dan Komite Olimpiade Internasional (IOC) atas masalah tersebut. Namun hingga saat ini, baik Jepang maupun IOC tidak berbuat banyak untuk mengatasinya.

Menanggapi hal tersebut, jurubicara Komite Olimpiade Korea Utara menyebut respons IOC bermasalah. Ia juga menyoroti penolakan IOC yang dengan tegas menolak menandai Dokdo sebagai bagian dari wilayah Korea dalam Olimpiade Musim Dingin ke-23 yang digelar di PyeongChang, Korea Selatan pada 2018.

"Tanggapan Komite Olimpiade Internasional terhadap pernyataan salah yang dibuat oleh Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo juga bermasalah," ujarnya.

Korea Utara sendiri tidak ikut ambil bagian dalam Olimpiade Tokyo karena kekhawatiran atas pandemi Covid-19.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya