Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

MINGGU, 18 JULI 2021 | 02:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah permintaan diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Khoirul Amin, kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Jika PPKM Darurat benar diperpanjang sampai akhir Juli 2021, PP GPI meminta Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

"Jika memang sudah tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 ini, maka saran saya lebih baik Presiden segera mengundurkan diri secara gentle dan terhormat," tegas Khoirul Amin, saat dihubungi Redaksi, Sabtu (17/7).

Presiden Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta periode 2005-2008 tersebut juga menyampaikan, menjadi pemimpin itu harus memiliki kepekaan sosial dan tahu penderitaan rakyatnya.

"Apabila menjadi pemimpin tidak memiliki kepekaan sosial, yang tahunya cuma memerintah, maka itu bukan pemimpin, tapi penguasa. Dia tidak akan pernah mampu merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya," jelasnya.

Ia melanjutkan, kalau menjadi pemimpin tapi hanya tahu memerintah dan mendengar laporan orang di sekitarnya, maka kebijakannya akan selalu kontroversial, dan bertentangan dengan kehendak rakyatnya.

"Saya merasa bahwa kebijakan PPKM Darurat ini adalah kebijakan yang dipaksakan dan tanpa solusi. Di mana rakyat diminta untuk berdiam diri di rumah, tapi pemerintah tidak membantu kebutuhan hidupnya," kata Amin.

"Terus rakyat disuruh makan apa, jika berdiam diri di rumah. Ini namanya kebijakan yang asal-asalan. Melawan virus corona biar tidak mati, tapi akan mati juga karena kelaparan," lanjutnya.

Sekjen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) periode 2007-2010 ini juga menyoroti dasar hukum dari kebijakan PPKM Darurat, yang dianggap inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Dalam UUD 1945, Pasal 28A dan 28D ayat (2) tentang HAM sudah sangat jelas. Bahwa Konstitusi kita menjamin hak-hak warga Negara untuk bertahan hidup. Maka melarang orang mencari nafkah sesungguhnya telah melanggar Konstitusi dan HAM,” papar Amin.

Diterangkan Amin, apabila Pasal 28A dan 28D ayat (2) tersebut dibatasi, berdasarkan Pasal 28J tentang pembatasan HAM, maka pembatasan tersebut harus dengan Undang-undang (UU).

“Kebijakan PPKM Darurat ini memakai dasar hukum UU mana? Jika memakai UU Kekarantinaan Kesehatan. Maka semestinya Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah wajib menanggung kebutuhan hidup masyarakat selama berlaku karantina,” pungkasnya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, telah menyatakan bahwa PPKM Darurat akan diperpanjang sampai akhir Juli 2021.

Menurut Muhadjir, perpanjangan PPKM Darurat tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Jumat (16/7).

Namun, dalam jumpa pers virtual tentang "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" Sabtu malam (17/7), Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan, belum bisa memastikan akan memperpanjang kebijakan ini.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

UPDATE

Hamid Karzai: Taliban Gagal Penuhi Komitmen Terhadap Perempuan dan Pemerintahan yang Inklusif

Senin, 20 September 2021 | 09:18

Klarifikasi Taliban: Anak Perempuan akan Kembali ke Sekolah, Tapi Saat Ini Waktunya Belum Aman

Senin, 20 September 2021 | 09:11

Pernyataan Hasto Memberi Sinyal Jokowi Bukan Tokoh Sentral PDIP

Senin, 20 September 2021 | 09:06

Macron Minta Penjelasan Biden Soal Kemitraan AUKUS yang Rampas Kontraknya dengan Australia

Senin, 20 September 2021 | 08:57

Ternyata, Masyarakat Bojong Koneng Ada yang Sudah Tinggal Sejak Zaman Belanda

Senin, 20 September 2021 | 08:49

Saran Tokoh Tionghoa, Anggota DPR Tiru Fadli Zon yang Terjun Langsung ke Bojong Koneng

Senin, 20 September 2021 | 08:29

ISIS Klaim Bertanggung Jawab atas Serangan yang Tewaskan Puluhan Anggota Taliban di Jalalabad

Senin, 20 September 2021 | 08:24

Prof Beri: Varian Delta Mengancam Rencana "Hidup dengan Covid-19" Singapura

Senin, 20 September 2021 | 08:21

Di Sudan, Perusahaan China Gelembungkan Biaya Proyek Infrastruktur dan Suap Para Pejabat

Senin, 20 September 2021 | 08:16

China Larang Impor Cherimoya Taiwan, Sanksi Ekonomi Baru?

Senin, 20 September 2021 | 08:05

Selengkapnya