Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy/Net

Politik

Indonesia Dianggap Dalam Kondisi Darurat Militer, Ali Rifan: Jangan Tambah Kepanikan Masyarakat

MINGGU, 18 JULI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang menyebut Indonesia dalam kondisi Darurat Militer hanya akan menambah kecemasan masyarakat.

Pemerintah seharusnya bisa memberikan kabar yang membuat hati masyarakat senang. Sehingga imunitas masyaraka bisa meningkat untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini.

"Iya, seperti dikatakan Presiden Jokowi, para menteri harus punya sense of crisiskepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Karena, lanjut Ali Rifan, saat masyarakat sudah cukup tertekan dengan berita-berita yang muncul belakangan ini. Yaitu hampir di semua laman berita, medsos, dan grup-rtup WA isinya soal covid dan kabar duka.

"Inilah yang menurut Ali RIfa sedikit banyak telah mempengaruhi psikologi masyarakat," terangnya.

Ditegaskan Ali Rifan, tidak sehat bagi masyarakat kalau terus dicekoki berita-berita yang isinya ketakutan. Sebab, kondisi ini bukan menamhan imunitas, tapi malah drop.

"Karema itu, dalam hal ini, yang dibutuhkan masyakat adalah kehadiran pemerintah soal pemenuhan hajat hidup, akibat terdampak dari kebijakan PPKM darurat," katanya.

"Pemerintah sebaiknya banyak memberikan kabar gembira ke masyarakat, misalnya dengan program-program bantuan sosial. Bukan malah menebar kepanikan," tandas Ali Rifan.

Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, sebelumnya menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia bertatus darurat militer.

"Sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-declare (dinyatakan) kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah, kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/7).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya