Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy/Net

Politik

Indonesia Dianggap Dalam Kondisi Darurat Militer, Ali Rifan: Jangan Tambah Kepanikan Masyarakat

MINGGU, 18 JULI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang menyebut Indonesia dalam kondisi Darurat Militer hanya akan menambah kecemasan masyarakat.

Pemerintah seharusnya bisa memberikan kabar yang membuat hati masyarakat senang. Sehingga imunitas masyaraka bisa meningkat untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini.

"Iya, seperti dikatakan Presiden Jokowi, para menteri harus punya sense of crisiskepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Karena, lanjut Ali Rifan, saat masyarakat sudah cukup tertekan dengan berita-berita yang muncul belakangan ini. Yaitu hampir di semua laman berita, medsos, dan grup-rtup WA isinya soal covid dan kabar duka.

"Inilah yang menurut Ali RIfa sedikit banyak telah mempengaruhi psikologi masyarakat," terangnya.

Ditegaskan Ali Rifan, tidak sehat bagi masyarakat kalau terus dicekoki berita-berita yang isinya ketakutan. Sebab, kondisi ini bukan menamhan imunitas, tapi malah drop.

"Karema itu, dalam hal ini, yang dibutuhkan masyakat adalah kehadiran pemerintah soal pemenuhan hajat hidup, akibat terdampak dari kebijakan PPKM darurat," katanya.

"Pemerintah sebaiknya banyak memberikan kabar gembira ke masyarakat, misalnya dengan program-program bantuan sosial. Bukan malah menebar kepanikan," tandas Ali Rifan.

Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, sebelumnya menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia bertatus darurat militer.

"Sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-declare (dinyatakan) kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah, kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/7).

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya