Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy/Net

Politik

Indonesia Dianggap Dalam Kondisi Darurat Militer, Ali Rifan: Jangan Tambah Kepanikan Masyarakat

MINGGU, 18 JULI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, yang menyebut Indonesia dalam kondisi Darurat Militer hanya akan menambah kecemasan masyarakat.

Pemerintah seharusnya bisa memberikan kabar yang membuat hati masyarakat senang. Sehingga imunitas masyaraka bisa meningkat untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini.

"Iya, seperti dikatakan Presiden Jokowi, para menteri harus punya sense of crisiskepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Karena, lanjut Ali Rifan, saat masyarakat sudah cukup tertekan dengan berita-berita yang muncul belakangan ini. Yaitu hampir di semua laman berita, medsos, dan grup-rtup WA isinya soal covid dan kabar duka.

"Inilah yang menurut Ali RIfa sedikit banyak telah mempengaruhi psikologi masyarakat," terangnya.

Ditegaskan Ali Rifan, tidak sehat bagi masyarakat kalau terus dicekoki berita-berita yang isinya ketakutan. Sebab, kondisi ini bukan menamhan imunitas, tapi malah drop.

"Karema itu, dalam hal ini, yang dibutuhkan masyakat adalah kehadiran pemerintah soal pemenuhan hajat hidup, akibat terdampak dari kebijakan PPKM darurat," katanya.

"Pemerintah sebaiknya banyak memberikan kabar gembira ke masyarakat, misalnya dengan program-program bantuan sosial. Bukan malah menebar kepanikan," tandas Ali Rifan.

Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy, sebelumnya menyampaikan bahwa sebetulnya kondisi pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia bertatus darurat militer.

"Sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-declare (dinyatakan) kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang. Nah, kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta, Jumat (16/7).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Eddy Soeparno Bicara Komitmen Prabowo Percepat Dekarbonisasi

Senin, 15 Desember 2025 | 16:13

Praperadilan Kakak Kandung Hary Tanoesoedibjo Dua Kali Ditolak Hakim

Senin, 15 Desember 2025 | 15:55

Miliarder Siapkan Hadiah Besar Atas Aksi Heroik Warga Muslim di Bondi Beach

Senin, 15 Desember 2025 | 15:48

DPR Tegaskan Perpol 10/2025 Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:41

Ketaatan pada Rais Aam Fondasi Kesinambungan Khittah NU

Senin, 15 Desember 2025 | 15:39

Gubernur Sulut Dukung Penguatan Kapasitas SDM Bawaslu

Senin, 15 Desember 2025 | 15:29

Keselamatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas Utama Selama Nataru

Senin, 15 Desember 2025 | 15:19

Pramono Terima Hasil Kongres Istimewa MKB Demi Majukan Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 15:12

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto

Senin, 15 Desember 2025 | 14:54

Command Center Diresmikan Percepat Digitalisasi dan Pengawasan Kopdes Merah Putih

Senin, 15 Desember 2025 | 14:43

Selengkapnya