Berita

Mendagri Tito Karnavian/Net

Nusantara

Mendagri Tegur 19 Daerah Yang Tahan Duit Untuk Penanganan Covid-19 Dan Insentif Nakes

SABTU, 17 JULI 2021 | 20:52 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap 19 daerah menahan anggaran yang seharusnya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan. Terhadap 19 daerah tersebut telah diberikan surat teguran.

"Hari ini kami sudah menyampaikan surat teguran tertulis. Surat teguran tertulis ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras, karena jarang kami keluarkan," kata Mendagri Tito Karnavian saat konferensi pers evaluasi PPKM Darurat secara virtual, Sabtu malam (17/7).

Padahal, kata Tito, 19 daerah tersebut uangnya ada namun belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 juga insentif bagi para tenaga kesehatan.


"Ini disampaikan kepada publik agar teman-teman kepala daerah memahami," kata Tito.

Dari catatan, 19 daerah tersebut antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.   

Namun demikian kata Tito, para kepala derah tidak memahami betul saldo yang dimiliki, lantaran terkait anggaran yang lebih memahami adalah Bappeda atau BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

"Kami beberapa kali ke daerah banyak kepala daerah yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa," demikian Tito.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya