Berita

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yag juga menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pemerintah Belum Bisa Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat, Begini Kata Luhut

SABTU, 17 JULI 2021 | 20:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana perpanjangn masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum bisa dipastikan pemerintah.

Begitu dikatakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual tentang "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" Sabtu malam (17/7).

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut" ujar Luhut.


Menko Kemaritiman dan Investasi ini menyampaikan, bahwa keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan setelah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden, dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," tuturnya.

Luhut menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan fase transisi atau pelonggaran dengan beberapa ketentuan yang bisa dilakukan masyarakat.

"Ada dua indikator yang kami gunakan mengevaluasi periode transisi. Di mana, beberapa relaksasi bisa dilakukan jika penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy rate semakin baik," ungkapnya.

Namun ia mengklaim, berdasarkan laporan yang diterimanya, pelakasanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung sejak tanggal 3 Juli hingga hari ini telah menunjukkan perkembangan yang positif.

"Dan kebetulan dua hari ini kita lihat membaik," tandasnya.

Wacana perpanjangan PPKM Darurat diungkap Menko PMK, Muhadjir Effendy, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat sore (16/7).

Kata Muhadjir, Kepala Negara sudah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli ini, atau ditambah 11 hari dari ketetapan awal yaitu hingga tanggal 20 Juli.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya