Pemerintah Belum Bisa Putuskan Perpanjangan PPKM Darurat, Begini Kata Luhut

Rencana perpanjangn masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum bisa dipastikan pemerintah.

Begitu dikatakan Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual tentang "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" Sabtu malam (17/7).

"Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut" ujar Luhut.

Menko Kemaritiman dan Investasi ini menyampaikan, bahwa keputusan perpanjangan PPKM Darurat akan diumumkan setelah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden, dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," tuturnya.

Luhut menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan fase transisi atau pelonggaran dengan beberapa ketentuan yang bisa dilakukan masyarakat.

"Ada dua indikator yang kami gunakan mengevaluasi periode transisi. Di mana, beberapa relaksasi bisa dilakukan jika penambahan kasus konfirmasi dan bed occupancy rate semakin baik," ungkapnya.

Namun ia mengklaim, berdasarkan laporan yang diterimanya, pelakasanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung sejak tanggal 3 Juli hingga hari ini telah menunjukkan perkembangan yang positif.

"Dan kebetulan dua hari ini kita lihat membaik," tandasnya.

Wacana perpanjangan PPKM Darurat diungkap Menko PMK, Muhadjir Effendy, setelah mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat sore (16/7).

Kata Muhadjir, Kepala Negara sudah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir bulan Juli ini, atau ditambah 11 hari dari ketetapan awal yaitu hingga tanggal 20 Juli.