Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) yang juga menjabat sebagai Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Manajemen Covid Kusut, Bubarkan Saja Kabinet Jokowi

SABTU, 17 JULI 2021 | 15:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kerja hingga koordinasi menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi hantaman virus Covid-19 dinilai kusut oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.

"Ketidaksinkronan menteri-meneteri Jokowi semakin membuat rakyat bingung," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Sebagai contoh, Gde Siriana menyebut wacana perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy, justru bertolak belakang dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan perpanjangan PPKM Darurat bakal mempersulit ekonomi masyarakat.


"Saat rakyat susah ekonomi karena PPKM Darurat, dan jaga imunitas agar tidak tertular atau sembuh saat isoman, ucapan-ucapan pemerintah justru bikin rakyat tambah stres," ungkapnya.

Ketidaksesuain ucapan dua orang Menko itu, menurut Gde Siriana, adalah bukti kekacauan kabinet. Bahkan katanya, rencana pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM hari ini semakin memperjelas pola koordinasi kementerian/lembaga yang tidak efektif.

Yang membuat Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini semakin miris melihat manajemen pemerintahan Presiden Jokowi adalah ketika melihat menteri yang lempar tanggung jawab.

"Misalnya ucapan Menkes (Budi Gunadi Sadikin) yang membuka soal ide vaksin berbayar adalah ide Menko Airlangga. Ini tanda bahwa dalam situasi darurat menteri-menteri cari selamat sendiri," ucapnya.

Selain itu, Gde Siriana juga menyoroti soal kicauan Menko Mahfud MD di akun Twitter pribadinya yang menceritakan kegiatannya menonton dinetron Ikatan Cinta di saat PPKM Darurat.

"Ini tentu saja melemahkan semangat para Polisi dan TNI yang berjaga di titik pengawasan PPKM berpanas-panasan di jalan menghadapi rakyat yang protes," imbuhnya.

Maka dari itu, Gde Siriana berkesimpulan kabinet Presiden Jokowi di periode keduanya sekarang sudah tidak bisa diharapkan bekerja baik di tengah krisis pandemi Covid-19.

"Tidak mampu membuat keputusan yang tepat, tidak mampu menenangkan rakyat, tidak mampu memberikan semangat masyarakat," tandasnya.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Forum IPEM 2026 Momentum Penting Perkuat Diplomasi Energi

Kamis, 19 Maret 2026 | 00:08

Polres Metro Tangerang Kota Ungkap 14 Kasus Curas Sepanjang Ramadan

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:45

Negara Bisa Menjadi Totaliter Lewat Teror dan Teknologi

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:28

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

Rabu, 18 Maret 2026 | 23:10

YLBHI: Ada Pola Teror Berulang terhadap Aktivis hingga Jurnalis

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:51

Observatorium Bosscha: Hilal 1 Syawal Tipis di Ufuk Barat

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:32

TNI-Polri Harus Kompak Bongkar Teror Air Keras Aktivis KontraS

Rabu, 18 Maret 2026 | 22:10

Umat Hindu Semarang Gelar Tawur Agung Kesanga Sambut Nyepi Saka 1948

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:56

YLBHI Minta Kasus Air Keras Andrie KontraS Disidang di Peradilan Umum

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:40

Kinerja Cepat Polri Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras Tuai Apresiasi

Rabu, 18 Maret 2026 | 21:11

Selengkapnya