Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) yang juga menjabat sebagai Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net
Kerja hingga koordinasi menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi hantaman virus Covid-19 dinilai kusut oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.
"Ketidaksinkronan menteri-meneteri Jokowi semakin membuat rakyat bingung," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).
Sebagai contoh, Gde Siriana menyebut wacana perpanjangan PPKM Darurat yang disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy, justru bertolak belakang dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan perpanjangan PPKM Darurat bakal mempersulit ekonomi masyarakat.
"Saat rakyat susah ekonomi karena PPKM Darurat, dan jaga imunitas agar tidak tertular atau sembuh saat isoman, ucapan-ucapan pemerintah justru bikin rakyat tambah stres," ungkapnya.
Ketidaksesuain ucapan dua orang Menko itu, menurut Gde Siriana, adalah bukti kekacauan kabinet. Bahkan katanya, rencana pemerintah mengumumkan perpanjangan PPKM hari ini semakin memperjelas pola koordinasi kementerian/lembaga yang tidak efektif.
Yang membuat Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini semakin miris melihat manajemen pemerintahan Presiden Jokowi adalah ketika melihat menteri yang lempar tanggung jawab.
"Misalnya ucapan Menkes (Budi Gunadi Sadikin) yang membuka soal ide vaksin berbayar adalah ide Menko Airlangga. Ini tanda bahwa dalam situasi darurat menteri-menteri cari selamat sendiri," ucapnya.
Selain itu, Gde Siriana juga menyoroti soal kicauan Menko Mahfud MD di akun Twitter pribadinya yang menceritakan kegiatannya menonton dinetron Ikatan Cinta di saat PPKM Darurat.
"Ini tentu saja melemahkan semangat para Polisi dan TNI yang berjaga di titik pengawasan PPKM berpanas-panasan di jalan menghadapi rakyat yang protes," imbuhnya.
Maka dari itu, Gde Siriana berkesimpulan kabinet Presiden Jokowi di periode keduanya sekarang sudah tidak bisa diharapkan bekerja baik di tengah krisis pandemi Covid-19.
"Tidak mampu membuat keputusan yang tepat, tidak mampu menenangkan rakyat, tidak mampu memberikan semangat masyarakat," tandasnya.
