Berita

Syafril Sjofyan/Net

Publika

Pejabat Tinggi Panik Akan Membahayakan Negara, Sebaiknya Mundur

SABTU, 17 JULI 2021 | 14:52 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEORANG pejabat tinggi negara mengirimkan sebuah pesan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli. Di dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.

Sang pejabat tinggi negara itu juga menuduh Rizal Ramli memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi di tanah air. Mirip buzzer. Atau mungkin juga kakak Pembina Buzzer.

Manakala ada kritik yang disertai data, saran solusi selalu dilencengkan bahwa kritik tersebut adalah kepentingan pribadi si pengeritik. Pola pikir yang kacau.


Jawaban Rizal Ramli juga menohok: "Nothing personal. Yang dilawan RR dari dulu, dari era Orde Baru, adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Tidak ada istilah benci dan lain sebagainya. Itu mah norak. RR sudah beyond itu".

Sangat gampang menerka siapa pejabat tinggi yang mengirim pesan kepada Rizal Ramli, karena dari pengakuannya, sedang menanggani pandemi Covid-19

Sangat jelas bahwa si pejabat tinggi tersebut ingin pemberi kesan bahwa pemerintah merasa terganggu dengan kritik dan dibalas dengan menyerang pribadi Rizal Ramli.

Ini bisa terjadi sebagai reaksi dari ketidakmampuan menjalankan tugas mengatasi pandemi Covid 19. Melalui kritik Rizal Ramli merasa ditelanjangi.

Rekam jejak pemerintah selama 1,5 tahun dengan berbagai istilah PSBB dan PPKM berganti telah gagal mengendalikan covid-19. Sekarang menjadi terburuk di dunia. Sehingga ada kritik termasuk dari Rizal Ramli menimbukan kepanikan mereka dan dianggap sebagai ancaman.

Salah satu subtansi kritik Rizal Ramli yang terbaru mengenai pengendalian Covid-19 menjelaskan secara gamblang ada empat tahapan kekeliruan pemerintah menanggani Covid-19 selama 1,5 tahun tidak fokus.

Rizal Ramli mengusulkan lockdown selama dua bulan. Lalu RR juga menjelaskan untuk memberi makan rakyat selama dua bulan tersebut ada dananya. Menghentikan semua proyek yang tidak terkait dengan masalah penanganan Covid.

Sepertinya pejabat tinggi tersebut merasa terancam dengan permintaan RR menghentikan proyek-proyek, bisa jadi terkait dengan kelompok bisnisnya.

Nah, kalau begitu si pejabat tinggi si pemberi pesan sebaiknya mundur sebagai pejabat menanggani pandemi Covid-19 karena tidak mampu dan tidak tahan kritik. Cocoknya menjadi buzzer.

Pejabat yang bijak seharusnya berterimakasih terhadap adanya kritik bukannya panik jika dikritik. Kritik untuk perbaikan kinerja. Pejabat panik akan membahayakan negara.

Pengamat kebijakan publik, aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya