Berita

Syafril Sjofyan/Net

Publika

Pejabat Tinggi Panik Akan Membahayakan Negara, Sebaiknya Mundur

SABTU, 17 JULI 2021 | 14:52 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

SEORANG pejabat tinggi negara mengirimkan sebuah pesan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli. Di dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.

Sang pejabat tinggi negara itu juga menuduh Rizal Ramli memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi di tanah air. Mirip buzzer. Atau mungkin juga kakak Pembina Buzzer.

Manakala ada kritik yang disertai data, saran solusi selalu dilencengkan bahwa kritik tersebut adalah kepentingan pribadi si pengeritik. Pola pikir yang kacau.


Jawaban Rizal Ramli juga menohok: "Nothing personal. Yang dilawan RR dari dulu, dari era Orde Baru, adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Tidak ada istilah benci dan lain sebagainya. Itu mah norak. RR sudah beyond itu".

Sangat gampang menerka siapa pejabat tinggi yang mengirim pesan kepada Rizal Ramli, karena dari pengakuannya, sedang menanggani pandemi Covid-19

Sangat jelas bahwa si pejabat tinggi tersebut ingin pemberi kesan bahwa pemerintah merasa terganggu dengan kritik dan dibalas dengan menyerang pribadi Rizal Ramli.

Ini bisa terjadi sebagai reaksi dari ketidakmampuan menjalankan tugas mengatasi pandemi Covid 19. Melalui kritik Rizal Ramli merasa ditelanjangi.

Rekam jejak pemerintah selama 1,5 tahun dengan berbagai istilah PSBB dan PPKM berganti telah gagal mengendalikan covid-19. Sekarang menjadi terburuk di dunia. Sehingga ada kritik termasuk dari Rizal Ramli menimbukan kepanikan mereka dan dianggap sebagai ancaman.

Salah satu subtansi kritik Rizal Ramli yang terbaru mengenai pengendalian Covid-19 menjelaskan secara gamblang ada empat tahapan kekeliruan pemerintah menanggani Covid-19 selama 1,5 tahun tidak fokus.

Rizal Ramli mengusulkan lockdown selama dua bulan. Lalu RR juga menjelaskan untuk memberi makan rakyat selama dua bulan tersebut ada dananya. Menghentikan semua proyek yang tidak terkait dengan masalah penanganan Covid.

Sepertinya pejabat tinggi tersebut merasa terancam dengan permintaan RR menghentikan proyek-proyek, bisa jadi terkait dengan kelompok bisnisnya.

Nah, kalau begitu si pejabat tinggi si pemberi pesan sebaiknya mundur sebagai pejabat menanggani pandemi Covid-19 karena tidak mampu dan tidak tahan kritik. Cocoknya menjadi buzzer.

Pejabat yang bijak seharusnya berterimakasih terhadap adanya kritik bukannya panik jika dikritik. Kritik untuk perbaikan kinerja. Pejabat panik akan membahayakan negara.

Pengamat kebijakan publik, aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen FKP2B.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya