Berita

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Tuduhan Pejabat Tinggi Kepada Rizal Ramli Tidak Pantas, Kritik Yang Disampaikan Adalah Aspirasi Rakyat

SABTU, 17 JULI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli memang vokal dan terdepan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dia juga beberapa kali mengusulkan agar Joko Widodo mengundurkan diri dari kuri Presiden.

"Ekonom senior ini dengan kapasitasnya tentu sangat memahami konstelasi perkembangan ekonomi negara ke depan, dan kesimpulannya adalah berat," kata pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Rizal Fadillah mengomentari pesan dari seorang pejabat tinggi negara kepada Rizal Ramli. Dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.


Rizal Ramli juga dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

Menurut Rizal Fadillah, pejabat tinggi yang menyatakan kesulitan mengatasi pandemi dengan alasan bahwa varian delta sulit dikendalikan adalah pengakuan bahwa pandemi akan sangat mengganggu stabilitas.

"Pengakuan yang dibarengi  "warning" kepada Rizal Ramli ini sesungguhnya tak pantas. Tuduhan soal birahi politik tentu berlebihan. Apa yang dinyatakan Rizal Ramli adalah apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Masalah utama ada pada pemerintah sendiri," ujar Rizal Fadillah.

Rizal Fadillah menegaskan, solusi Jokowi mundur bukan mengada-ada, tetapi rasional dan obyektif.

"Penanganan dimulai dari pimpinan negara yang baru dan segar agar terbangun suasana baru yang mendapat support seluruh rakyat Indonesia. Kini ada "political distancing" antara rakyat dan pemerintah," imbuhnya.

Jelas Rizal Fadillah, tidak mungkin pandemi teratasi dengan kondisi adanya "political distancing" tersebut.

Segala kebijakan pemerintah akan dicemooh dan mungkin dilawan. PPKM Darurat saja tidak mudah diterima rakyat, apalagi dengan cara koersif bukan persuasif.

"Sebaiknya pejabat tinggi di atas berdialog secara dalam dan rinci dengan Rizal Ramli dan dikaji opsi-opsi yang mungkin untuk menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara," tutup Rizal Fadillah.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya