Berita

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Tuduhan Pejabat Tinggi Kepada Rizal Ramli Tidak Pantas, Kritik Yang Disampaikan Adalah Aspirasi Rakyat

SABTU, 17 JULI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tokoh bangsa, DR. Rizal Ramli memang vokal dan terdepan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dia juga beberapa kali mengusulkan agar Joko Widodo mengundurkan diri dari kuri Presiden.

"Ekonom senior ini dengan kapasitasnya tentu sangat memahami konstelasi perkembangan ekonomi negara ke depan, dan kesimpulannya adalah berat," kata pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Rizal Fadillah mengomentari pesan dari seorang pejabat tinggi negara kepada Rizal Ramli. Dalam pesannya itu, sang pejabat mengakui betapa tidak mudah menangani varian Delta dari SARS Cov-2 yang menyebabkan Covid-19.


Rizal Ramli juga dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

Menurut Rizal Fadillah, pejabat tinggi yang menyatakan kesulitan mengatasi pandemi dengan alasan bahwa varian delta sulit dikendalikan adalah pengakuan bahwa pandemi akan sangat mengganggu stabilitas.

"Pengakuan yang dibarengi  "warning" kepada Rizal Ramli ini sesungguhnya tak pantas. Tuduhan soal birahi politik tentu berlebihan. Apa yang dinyatakan Rizal Ramli adalah apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Masalah utama ada pada pemerintah sendiri," ujar Rizal Fadillah.

Rizal Fadillah menegaskan, solusi Jokowi mundur bukan mengada-ada, tetapi rasional dan obyektif.

"Penanganan dimulai dari pimpinan negara yang baru dan segar agar terbangun suasana baru yang mendapat support seluruh rakyat Indonesia. Kini ada "political distancing" antara rakyat dan pemerintah," imbuhnya.

Jelas Rizal Fadillah, tidak mungkin pandemi teratasi dengan kondisi adanya "political distancing" tersebut.

Segala kebijakan pemerintah akan dicemooh dan mungkin dilawan. PPKM Darurat saja tidak mudah diterima rakyat, apalagi dengan cara koersif bukan persuasif.

"Sebaiknya pejabat tinggi di atas berdialog secara dalam dan rinci dengan Rizal Ramli dan dikaji opsi-opsi yang mungkin untuk menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara," tutup Rizal Fadillah.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya