Berita

Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli/Net

Politik

Tuduhan Pejabat Tinggi Kepada Rizal Ramli Mengindikasikan Pemerintah Tidak Tanggapi Substansi Kritik

SABTU, 17 JULI 2021 | 10:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli menerima pesan dari seorang pejabat tinggi negara.

Dalam pesan sang pejabat tinggi, Rizal Ramli dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kalau hal itu benar disampaikan seorang pejabat tinggi negara, tentu sangat disayangkan.

"Tidak sepatutnya ada pejabat tinggi negara yang dengan mudah menilai adanya niat buruk di balik kritik yang disampaikan Rizal Ramli," ujar Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Tuduhan tersebut mengindikasikan pejabat tinggi negara itu tidak menanggapi substansi kritik yang disampaikan Rizal Ramli. Sang pejabat tinggi justru menanggapi di luar substansi kritik, seperti tuduhan "tanam dulu birahi politik Anda".

Menurut Jamiluddin Ritonga, bila kritik direspon dengan cara demikian, tentu si penerima kritik memperluas masalah dengan menyerang pribadi pengkritik.

"Cara merespon kritik seperti inilah yang membuat kritik di Indonesia menjadi tidak produktif," sebutnya.

Kritik kerap dibalas dengan menyerang pribadi si pengeritik. Akhirnya kritik berkembang pada saling serang pribadi, sementara substansi kritik menguap entah ke mana.

"Padahal kritik itu bagian integral dalam menuju cita-cita bersama. Kalau kritik dibalas dengan menghina sosok si pengeritik, maka sudah dipastikan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara sulit diwujudkan," terang Jamiluddin Ritonga.

Jadi, kritik tidak boleh dibalas dengan menyerang ke ranah privat, apalagi menajatuhkan atau menghina pihak yang dikritik. Hal ini seyogyanya dipahami semua anak bangsa, termasuk pejabat tinggi negara, yang merasa menganut paham demokrasi.

Karena itu, semua pejabat tinggi negara dan anak negeri, sudah saatnya menempatkan kritik dalam koridor demokrasi. Kritik tidak boleh untuk mendominasi pihak lain, tapi untuk menuju kebaikan bersama.

"Kalau pejabat tinggi negara memiliki penilaian seperti itu, tentu apa yang dialami Rizal Ramli tidak perlu terjadi. Semoga pejabat negeri ini semakin dewasa dalam menerima kritik," ucap Jamiluddin Ritonga.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya