Berita

Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli/Net

Politik

Tuduhan Pejabat Tinggi Kepada Rizal Ramli Mengindikasikan Pemerintah Tidak Tanggapi Substansi Kritik

SABTU, 17 JULI 2021 | 10:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tokoh nasional yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli menerima pesan dari seorang pejabat tinggi negara.

Dalam pesan sang pejabat tinggi, Rizal Ramli dituduh memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.

Rizal Ramli pun diminta untuk menanam dulu birahi politik. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling benar.


Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kalau hal itu benar disampaikan seorang pejabat tinggi negara, tentu sangat disayangkan.

"Tidak sepatutnya ada pejabat tinggi negara yang dengan mudah menilai adanya niat buruk di balik kritik yang disampaikan Rizal Ramli," ujar Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Tuduhan tersebut mengindikasikan pejabat tinggi negara itu tidak menanggapi substansi kritik yang disampaikan Rizal Ramli. Sang pejabat tinggi justru menanggapi di luar substansi kritik, seperti tuduhan "tanam dulu birahi politik Anda".

Menurut Jamiluddin Ritonga, bila kritik direspon dengan cara demikian, tentu si penerima kritik memperluas masalah dengan menyerang pribadi pengkritik.

"Cara merespon kritik seperti inilah yang membuat kritik di Indonesia menjadi tidak produktif," sebutnya.

Kritik kerap dibalas dengan menyerang pribadi si pengeritik. Akhirnya kritik berkembang pada saling serang pribadi, sementara substansi kritik menguap entah ke mana.

"Padahal kritik itu bagian integral dalam menuju cita-cita bersama. Kalau kritik dibalas dengan menghina sosok si pengeritik, maka sudah dipastikan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara sulit diwujudkan," terang Jamiluddin Ritonga.

Jadi, kritik tidak boleh dibalas dengan menyerang ke ranah privat, apalagi menajatuhkan atau menghina pihak yang dikritik. Hal ini seyogyanya dipahami semua anak bangsa, termasuk pejabat tinggi negara, yang merasa menganut paham demokrasi.

Karena itu, semua pejabat tinggi negara dan anak negeri, sudah saatnya menempatkan kritik dalam koridor demokrasi. Kritik tidak boleh untuk mendominasi pihak lain, tapi untuk menuju kebaikan bersama.

"Kalau pejabat tinggi negara memiliki penilaian seperti itu, tentu apa yang dialami Rizal Ramli tidak perlu terjadi. Semoga pejabat negeri ini semakin dewasa dalam menerima kritik," ucap Jamiluddin Ritonga.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya