Berita

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Kelangkaan Oksigen Bukti Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemerintah Kewalahan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kabar sulitnya mendapatkan oksigen dan mahalnya harga jual, menjadi bukti kondisi negara sedang kewalahan memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya di tengah pandemi Covid-19.

"(Kelangkaan oksigen) ini bukti kalau negara dalam keadaan darurat, dimana pemerintah kewalahan dan untuk memberikan perlindungan yang aman kepada masyarakat," kata politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, Sabtu (17/7).

Dijelaskan Arief, pandemi saat ini kebutuhan akan ketersediaan oksigen adalah hal yang sangat vital. Terutama, pagi pasien-pasien Covid-19 yang tengan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Sangat disayangkan, belakangan banyak dilaporkan kematian pasien Covid-19 karena gagal mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.

"Keperluan oksigen sangat diperlukan untuk penyelamatan masyarakat yang terpapar Covid-19 di rumah sakit, dimana ketersediaan oksigen sangat minim yang berakibat fatal banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 harus meregang nyawanya," jelasnya.

Arief pun mendesak, dalam keadaan seperti ini pemerintah harus segera menghitung seberapa banyak oksigen yang diproduksi dan yang ada di Indonesia, baik yang digunakan untuk keperluan industri swasta atau BUMN sekalipun.

"Serta berapa banyak kapasitas industri swasta dan BUMN yang memproduksi oksigen. Semua harus terdata dan pasti data itu ada," imbuhnya.

Setelah semua terdata, masih kata Arief, pemerintah harus memprioritaskan oksigen yang dimiliki BUMN untuk digunakan pada sektor medis.

Menurut dia, tidak tepat juga jika seperti belakangan ini, dimana pemerintah menunggu impor atau bantuan dari negara lain untuk keperluan oksigen medis tersebut.

"BUMN itu bagian dari cadangan nasional yang aset-asetnya harus siap digunakan untuk menyelamatkan negara dan rakyat dalam keadaan mendesak," ucap Arief Poyuono.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Polri Launching 2 Tim Bola Voli Jelang Turnamen Proliga 2024

Rabu, 24 April 2024 | 03:18

Prabowo-Gibran Harus Fokus Kembangkan Ekonomi Berbasis Kelautan

Rabu, 24 April 2024 | 02:58

Pria Paruh Baya Pemeras Minimarket Diringkus Polisi di Cengkareng

Rabu, 24 April 2024 | 02:39

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Pertamina di Hannover Messe 2024

Rabu, 24 April 2024 | 01:58

Kolaborasi Pertamina dan Polri Mengedukasi Masyarakat Lewat Publikasi

Rabu, 24 April 2024 | 01:41

Diduga Nistakan Agama, TikTokers Galih Loss Berurusan dengan Polisi

Rabu, 24 April 2024 | 01:21

Airlangga: Respons Pasar Modal Positif Terhadap Putusan MK

Rabu, 24 April 2024 | 00:57

KAI Commuters Catat 20 Juta Penumpang Gunakan KRL Selama Lebaran

Rabu, 24 April 2024 | 00:34

Airlangga Bersyukur Didukung Satkar Ulama Pimpin Golkar Hingga 2029

Rabu, 24 April 2024 | 00:13

Selengkapnya