Berita

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Kelangkaan Oksigen Bukti Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemerintah Kewalahan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kabar sulitnya mendapatkan oksigen dan mahalnya harga jual, menjadi bukti kondisi negara sedang kewalahan memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya di tengah pandemi Covid-19.

"(Kelangkaan oksigen) ini bukti kalau negara dalam keadaan darurat, dimana pemerintah kewalahan dan untuk memberikan perlindungan yang aman kepada masyarakat," kata politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, Sabtu (17/7).

Dijelaskan Arief, pandemi saat ini kebutuhan akan ketersediaan oksigen adalah hal yang sangat vital. Terutama, pagi pasien-pasien Covid-19 yang tengan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.


Sangat disayangkan, belakangan banyak dilaporkan kematian pasien Covid-19 karena gagal mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.

"Keperluan oksigen sangat diperlukan untuk penyelamatan masyarakat yang terpapar Covid-19 di rumah sakit, dimana ketersediaan oksigen sangat minim yang berakibat fatal banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 harus meregang nyawanya," jelasnya.

Arief pun mendesak, dalam keadaan seperti ini pemerintah harus segera menghitung seberapa banyak oksigen yang diproduksi dan yang ada di Indonesia, baik yang digunakan untuk keperluan industri swasta atau BUMN sekalipun.

"Serta berapa banyak kapasitas industri swasta dan BUMN yang memproduksi oksigen. Semua harus terdata dan pasti data itu ada," imbuhnya.

Setelah semua terdata, masih kata Arief, pemerintah harus memprioritaskan oksigen yang dimiliki BUMN untuk digunakan pada sektor medis.

Menurut dia, tidak tepat juga jika seperti belakangan ini, dimana pemerintah menunggu impor atau bantuan dari negara lain untuk keperluan oksigen medis tersebut.

"BUMN itu bagian dari cadangan nasional yang aset-asetnya harus siap digunakan untuk menyelamatkan negara dan rakyat dalam keadaan mendesak," ucap Arief Poyuono.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya