Berita

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Kelangkaan Oksigen Bukti Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemerintah Kewalahan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kabar sulitnya mendapatkan oksigen dan mahalnya harga jual, menjadi bukti kondisi negara sedang kewalahan memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya di tengah pandemi Covid-19.

"(Kelangkaan oksigen) ini bukti kalau negara dalam keadaan darurat, dimana pemerintah kewalahan dan untuk memberikan perlindungan yang aman kepada masyarakat," kata politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, Sabtu (17/7).

Dijelaskan Arief, pandemi saat ini kebutuhan akan ketersediaan oksigen adalah hal yang sangat vital. Terutama, pagi pasien-pasien Covid-19 yang tengan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.


Sangat disayangkan, belakangan banyak dilaporkan kematian pasien Covid-19 karena gagal mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.

"Keperluan oksigen sangat diperlukan untuk penyelamatan masyarakat yang terpapar Covid-19 di rumah sakit, dimana ketersediaan oksigen sangat minim yang berakibat fatal banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 harus meregang nyawanya," jelasnya.

Arief pun mendesak, dalam keadaan seperti ini pemerintah harus segera menghitung seberapa banyak oksigen yang diproduksi dan yang ada di Indonesia, baik yang digunakan untuk keperluan industri swasta atau BUMN sekalipun.

"Serta berapa banyak kapasitas industri swasta dan BUMN yang memproduksi oksigen. Semua harus terdata dan pasti data itu ada," imbuhnya.

Setelah semua terdata, masih kata Arief, pemerintah harus memprioritaskan oksigen yang dimiliki BUMN untuk digunakan pada sektor medis.

Menurut dia, tidak tepat juga jika seperti belakangan ini, dimana pemerintah menunggu impor atau bantuan dari negara lain untuk keperluan oksigen medis tersebut.

"BUMN itu bagian dari cadangan nasional yang aset-asetnya harus siap digunakan untuk menyelamatkan negara dan rakyat dalam keadaan mendesak," ucap Arief Poyuono.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya