Berita

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Kelangkaan Oksigen Bukti Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemerintah Kewalahan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kabar sulitnya mendapatkan oksigen dan mahalnya harga jual, menjadi bukti kondisi negara sedang kewalahan memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya di tengah pandemi Covid-19.

"(Kelangkaan oksigen) ini bukti kalau negara dalam keadaan darurat, dimana pemerintah kewalahan dan untuk memberikan perlindungan yang aman kepada masyarakat," kata politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono, Sabtu (17/7).

Dijelaskan Arief, pandemi saat ini kebutuhan akan ketersediaan oksigen adalah hal yang sangat vital. Terutama, pagi pasien-pasien Covid-19 yang tengan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.


Sangat disayangkan, belakangan banyak dilaporkan kematian pasien Covid-19 karena gagal mendapatkan oksigen yang dibutuhkan.

"Keperluan oksigen sangat diperlukan untuk penyelamatan masyarakat yang terpapar Covid-19 di rumah sakit, dimana ketersediaan oksigen sangat minim yang berakibat fatal banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 harus meregang nyawanya," jelasnya.

Arief pun mendesak, dalam keadaan seperti ini pemerintah harus segera menghitung seberapa banyak oksigen yang diproduksi dan yang ada di Indonesia, baik yang digunakan untuk keperluan industri swasta atau BUMN sekalipun.

"Serta berapa banyak kapasitas industri swasta dan BUMN yang memproduksi oksigen. Semua harus terdata dan pasti data itu ada," imbuhnya.

Setelah semua terdata, masih kata Arief, pemerintah harus memprioritaskan oksigen yang dimiliki BUMN untuk digunakan pada sektor medis.

Menurut dia, tidak tepat juga jika seperti belakangan ini, dimana pemerintah menunggu impor atau bantuan dari negara lain untuk keperluan oksigen medis tersebut.

"BUMN itu bagian dari cadangan nasional yang aset-asetnya harus siap digunakan untuk menyelamatkan negara dan rakyat dalam keadaan mendesak," ucap Arief Poyuono.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya