Berita

Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Setelah "Ikatan Cinta" Mahfud MD Jelaskan Soal Vaksin Berbayar Yang Dibatalkan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:11 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Setelah sempat menjadi isu kontroversial dalam beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan rencana penjualan vaksin Covid-19 melalui Kimia Farma.

Keputusan itu disambut beragam komentar di tengah masyarakat. Ada pandangan yang memuji ketegasan Presiden. Ada juga yang mengkritik pembatalan itu dilakukan karena mendapat penolakan yang demikian besar.

Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut berkomentar atas pembatalan ini. Komentar itu disampaikannya melalui akun Twitter beberapa saat lalu (Sabtu pagi, 17/7).

“Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat,” tulisnya pada bagian pertama. Ini adalah rangkaian twit pertamanya setelah menceritakan kerumitan hukum dalam sinetron "Ikatan Cinta" dua hari lalu (Kamis, 15/7).

Saking tidak cukupnya tenaga medis yang harus melakukan vaksinasi, Aparat TNI dan Polri, bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah turun tangan. Tetapi, ini pun tidak cukup.

“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” sambung mantan Menteri Pertahanan di era Abdurrahman Wahid itu.

Dia menambahkan, pihak swasta merasa perlu melakukan vaksinasi untuk karyawan sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial tetap dapat beroperasi.

“Idenya swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, untuk mencapai target 70 juta rakyat tervaksin pada bulan September mendatang,  Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator.

“Tapi itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” demikian Mahfud MD.

Populer

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

Hizbullah Bombardir Pangkalan Militer Israel Pakai Rudal, Sirine Berdengung Kencang

Sabtu, 02 November 2024 | 18:04

"Geng Judol" di Komdigi Jadi Gunjingan sejak Bapak itu Jabat Menteri

Rabu, 06 November 2024 | 07:53

UPDATE

KPK Panggil Bupati Situbondo Karna Suswandi Usut Korupsi Dana PEN

Jumat, 08 November 2024 | 11:59

Jelang Akhir Pekan Emas Antam Melonjak Jadi Rp1,52 Juta

Jumat, 08 November 2024 | 11:57

Namarin: Prabowo Perlu Hidupkan Lagi Dewan Maritim Indonesia

Jumat, 08 November 2024 | 11:55

Bursa Eropa Rebound, STOXX 600 Ditutup Naik 0,62

Jumat, 08 November 2024 | 11:51

Peringati Green March ke-49, Raja Mohammed VI Tegaskan Kembali Hak Maroko atas Sahara

Jumat, 08 November 2024 | 11:47

Kemenkeu Bakal Optimalisasi Aset Gedung untuk Kementerian Baru

Jumat, 08 November 2024 | 11:33

Bawaslu Periksa Kesiapan Jajaran Daerah Jelang Pilkada 2024

Jumat, 08 November 2024 | 11:23

Dukung Program Pemerintah, Marinir Gelar Makan Bergizi Buat Rakyat

Jumat, 08 November 2024 | 11:13

Ketua Fraksi PKS: Tangkap Mafia dan Beking Judi Online

Jumat, 08 November 2024 | 10:55

Begini Suasana Pemutaran Lagu Kebangsaan di Kompleks Parlemen

Jumat, 08 November 2024 | 10:54

Selengkapnya