Berita

Menko Polhukam Mahfud MD dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Setelah "Ikatan Cinta" Mahfud MD Jelaskan Soal Vaksin Berbayar Yang Dibatalkan

SABTU, 17 JULI 2021 | 08:11 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Setelah sempat menjadi isu kontroversial dalam beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan rencana penjualan vaksin Covid-19 melalui Kimia Farma.

Keputusan itu disambut beragam komentar di tengah masyarakat. Ada pandangan yang memuji ketegasan Presiden. Ada juga yang mengkritik pembatalan itu dilakukan karena mendapat penolakan yang demikian besar.

Menko Polhukam Mahfud MD juga ikut berkomentar atas pembatalan ini. Komentar itu disampaikannya melalui akun Twitter beberapa saat lalu (Sabtu pagi, 17/7).


“Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta. Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat,” tulisnya pada bagian pertama. Ini adalah rangkaian twit pertamanya setelah menceritakan kerumitan hukum dalam sinetron "Ikatan Cinta" dua hari lalu (Kamis, 15/7).

Saking tidak cukupnya tenaga medis yang harus melakukan vaksinasi, Aparat TNI dan Polri, bahkan Badan Intelijen Negara (BIN) juga sudah turun tangan. Tetapi, ini pun tidak cukup.

“Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri,” sambung mantan Menteri Pertahanan di era Abdurrahman Wahid itu.

Dia menambahkan, pihak swasta merasa perlu melakukan vaksinasi untuk karyawan sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial tetap dapat beroperasi.

“Idenya swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, untuk mencapai target 70 juta rakyat tervaksin pada bulan September mendatang,  Pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator.

“Tapi itu tak mudah. Menyuntikkan vaksin itu tak cukup 5 menit perorang. Yang akan divaksin harus dicek dulu tensi dan kimia darahnya agar bisa menerima vaksin,” demikian Mahfud MD.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Kemenkop Akselerasi Penerima PKH Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:44

DPR Wajib Awasi Partisipasi Indonesia di BoP dan ISF

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:42

Polisi Gadungan Penganiaya Pegawai SPBU Dibekuk

Selasa, 24 Februari 2026 | 21:18

BPC HIPMI Rembang Dukung Program MBG Lewat Pembangunan SPPG

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:56

Posisi Strategis RI di Tengah Percaturan Geopolitik

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:55

Pertamina Harus Apresiasi Petugas SPBU Disiplin SOP Hingga Dapat Ancaman

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:21

Menkop Ajak Seluruh Pihak Kolaborasikan KDKMP dan PKH

Selasa, 24 Februari 2026 | 20:19

Setop Alfamart dan Indomaret Demi Bangkitnya Kopdes

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:52

PDIP soal Ambang Batas Parlemen: Idealnya Cukup 5-6 Fraksi di DPR

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:29

BNI Ingatkan Bahaya Modus Phishing Jelang Lebaran

Selasa, 24 Februari 2026 | 19:25

Selengkapnya