Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi/Net

Politik

Relawan Jokowi Khawatir Menko PMK Sengaja Naikkan Eskalasi Kegaduhan Lewat Isu Darurat Militer

SABTU, 17 JULI 2021 | 04:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sanksi tegas perlu diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi yang menyinggung kondisi saat ini layak dianggap darurat militer.

Sebab menurut Relawan Jokowi Mania (Joman), apa yang dikatakan Muhadjir rawan menjadi kegaduhan baru di tengah tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Menko PMK ini omongannya terlalu kasar. Jangan-jangan dia mau naikkan eskalasi sehingga kita semakin gaduh. Jangan sampai ini menjadi bentuk kudeta," kata Ketua Joman, Immanuel Ebenezer kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).


Pernyataan Muhadjir yang disampaikan saat kunjungan kerja ke Sleman, Yogyakarta itu pun diyakini tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Saya yakini ini melangkahi presiden," sambungnya.

Di sisi lain, apa yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berseberangan dengan perintah presiden bahwa seluruh menteri harus memiliki sense of crisis saat kondisi darurat seperi pandemi Covid-19 saat ini.

"Dia enggak punya sense of crisis. Masyarakat sudah gelisah dengan pandemi, tapi menterinya malah mendorong eskalasi seperti ini," lanjutnya.

Oleh karenanya, layak bagi Presiden untuk memberi sanksi tegas berupa pemecatan kepada Menko Muhadjir. Termasuk menteri-menteri lain yang tak sejalan dengan arah kebijakan presiden.

"Menteri enggak bisa bekerja sendiri, sibuk bermain politik dan berbisnis. Menteri harusnya memasang badan untuk presiden, bukan untuk dirinya sendiri. Menteri seperti ini enggak punya etika, pecat atau mundur sajalah," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya