Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy/Net

Politik

Sembrono Bicara Darurat Militer, Menko PMK Harus Minta Maaf Kepada Jokowi

SABTU, 17 JULI 2021 | 02:20 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy yang menyebut kondisi pandemi Indonesia dalam keadaan darurat militer dianggap sebagai tindakan sembrono.

"Pernyataan Menko PMK itu sembrono dan jelas-jelas menghina presiden," kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/7).

Baca: Menko PMK: Status Indonesia Sudah Darurat Militer


Bukan tanpa alasan. Ia menyebut pernyataan Menko PMK telah menghina presiden karena apa yang dikatakan soal darurat militer diyakini tanpa sepengetahuan Joko Widodo sebagai kepala negara.

Klaim keadaan darurat militer pun terlalu berlebihan. Sebab sebuah negara bisa dikatakan darurat militer bila telah kehilangan kepemimpinan, adanya pembangkangan sipil, krisis konstitusi serta beberapa lainnya.

"Kondisi sekarang tidak memungkinkan dikatakan darurat militer. Kita tidak keos, tidak kehilangan kepemimpinan. Pernyataan Menko PMK ini menyimpang dan tidak punya etika dalam tatanan demokrasi," tegasnya.

Oleh karenanya, ia mendesak kepada Menko PMK untuk meminta maaf kepada publik serta Presiden Joko Widodo atas pernyataan yang bisa membuat keadaan makin gaduh.

"Kalau dibiarkan, ini akan menjadi multiintepretasi. Menko PMK harus minta maaf kepada publik dan kepada Presiden Joko Widodo," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya