Berita

Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono/Net

Politik

Pemerintah Perlu Jelaskan Benarkah Varian Delta Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19?

JUMAT, 16 JULI 2021 | 21:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah perlu menjelaskan soal kebenaran dari lonjakan kasus virus corona baru (Covid-19) di Indonesia yang disebutkan akibat varian delta.

Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan, pemerintah harus bisa menunjukkan bukti riset bahwa benar varian delta ada dibalik lonjakan kasus Covid-19.

“Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona,” ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (16/7).


Menurutnya, pertanyaan tersebut perlu dijelaskan sebab India yang disebut menjadi awal kemunculan varian delta telah membantah lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian tersebut.

Selain soal sebab lonjakan kasus, kata Bambang, masyarakat juga menagih penjelasan pemerintah mengapa kasus Covid-19 justru melonjak setelah pemerintah gencar melakukan vaksinasi.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa vaksin yang dipakai oleh pemerintah berkualitas dengan efikasi tinggi, sebab banyak yang sudah divaksin penuh tetapi masih tertular Covid-19. Lalu apa bedanya antara yang sudah divaksin dan belum divaksin,” bebernya.

Dia mendorong pemerintah untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai efikasi vaksin, terutama vaksin Sinovac yang menjadi andalan pemerintah.

Mantan anggota DPR RI ini menyebutkan, beberapa negara kini meragukan keandalan vaksin asal China itu, terutama terhadap varian baru virus corona seperti Delta.

Berdasarkan data Kemenkes, Indonesia hingga kini sudah menerima vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku sebanyak 115.500.280 dosis.

“Apakah pemerintah sudah meneliti dan yakin betul efektivitas vaksin itu, dan apakah China sendiri mengandalkan vaksin tersebut?” cetus Bambang.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya