Berita

Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono/Net

Politik

Pemerintah Perlu Jelaskan Benarkah Varian Delta Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19?

JUMAT, 16 JULI 2021 | 21:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah perlu menjelaskan soal kebenaran dari lonjakan kasus virus corona baru (Covid-19) di Indonesia yang disebutkan akibat varian delta.

Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan, pemerintah harus bisa menunjukkan bukti riset bahwa benar varian delta ada dibalik lonjakan kasus Covid-19.

“Pemerintah harus menunjukkan bukti hasil risetnya yang meyakinkan. Apakah benar lonjakan kasus saat ini akibat varian Delta atau sebab lain, misalnya mutasi virus corona,” ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (16/7).


Menurutnya, pertanyaan tersebut perlu dijelaskan sebab India yang disebut menjadi awal kemunculan varian delta telah membantah lonjakan kasus Covid-19 saat ini akibat varian tersebut.

Selain soal sebab lonjakan kasus, kata Bambang, masyarakat juga menagih penjelasan pemerintah mengapa kasus Covid-19 justru melonjak setelah pemerintah gencar melakukan vaksinasi.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa vaksin yang dipakai oleh pemerintah berkualitas dengan efikasi tinggi, sebab banyak yang sudah divaksin penuh tetapi masih tertular Covid-19. Lalu apa bedanya antara yang sudah divaksin dan belum divaksin,” bebernya.

Dia mendorong pemerintah untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai efikasi vaksin, terutama vaksin Sinovac yang menjadi andalan pemerintah.

Mantan anggota DPR RI ini menyebutkan, beberapa negara kini meragukan keandalan vaksin asal China itu, terutama terhadap varian baru virus corona seperti Delta.

Berdasarkan data Kemenkes, Indonesia hingga kini sudah menerima vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku sebanyak 115.500.280 dosis.

“Apakah pemerintah sudah meneliti dan yakin betul efektivitas vaksin itu, dan apakah China sendiri mengandalkan vaksin tersebut?” cetus Bambang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya