Berita

Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Didi Irawadi: Pernyataan Luhut Ambigu, Rakyat Bisa Sesat Sikapi Pandemi Covid-19

JUMAT, 16 JULI 2021 | 18:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim mengklaim situasi terkendali lalu Covid-19 varian delta sulit dikendalikan dinilai ambigu.

Oleh karena itu, pernyataan yang kerap berubah-ubah itu bisa membingungkan masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/7).

"Menko Luhut Pandjaitan seorang pejabat publik yang menjadi panglima utama memerangi Covid-19 harusnya tidak membuat pernyataan yang setiap saat berubah-ubah, bisa membingungkan masyarakat," ujar Didi Irawadi.

Menurut Didi, akibat pernyataan Luhut, justru akan membuat sebagian masyarakat ada yang tetap khawatir dan waspada.

Namun, sebagian lainnya bisa membuat masyarakat semakin kurang waspada.

"Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan yang tidak firm terkait Covid-19 dengan statement berbeda-beda bisa buat sesat rakyat," tegasnya.

Didi menambahkan, berdasarkan fakta kasus Covid-19 terdeteksi meroket hingga hampir 57.000 kasus. Hal itu justru menunjukkan keadaan sudah sangat buruk.

"Jangan-jangan lebih dari itu jika swab lebih luas lagi dilakukan?" cetusnya.

Selain itu, kondisi nyata di lapangan bahwa masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dalam situasi darurat ini.

Akibatnya, kata Didi, kematian banyak terjadi pada saat masyarakat terjangki sedang menjalani isolasi mandiri.

Kemudian, kematian di rumah sakit juga meningkat akibat pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi kritis dan butuh penanganan segera.

Sebabnya, penanganan tidak bisa dilakukan secara maksimal karena jumlah ruang ICU tidak mencukupi, kekurangan pasokan oksigen, tenaga nakes terbatas.

"Fakta lainnya, masyarakat kesulitan membeli obat-obatan khusus Covid-19 dan kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya sangat mahal," ungkapnya.

Dari fakta yang ada jumlah kasus baru dan kematian akibat Covid-19 trennya terus meningkat tinggi menunjukkan bahwa kondisi Covid-19 Indonesia memang tidak terkendali.

"Oleh karenanya pemerintah harus jujur jangan memberi kesan kepada rakyat seolah-olah Indonesia baik-baik saja," kata Didi.

"Jika pemerintah tidak transparan maka akan bisa fatal, sehingga rakyat menganggap ini hal biasa bukan hal gawat. Akibatnya penyebaran dan kematian terus makin meningkat," imbuhnya menegaskan.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya