Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Sebelum Nakes Makin Kelelahan, Pemerintah Harus Segera Evaluasi PPKM Darurat

JUMAT, 16 JULI 2021 | 17:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah diminta segera mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini penting segera dilakukan sebelum para tenaga kesehatan (nakes) mengalami kelelahan berkepanjangan.

Anggota DPRD Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, tidak sedikit nakes yang dikabarkan mengundurkan diri akibat kelelahan melayani pasien Covid-19 sejak setahun lalu. Namun, di sisi lain gelombang pasien yang masuk sudah mengantre meski ruang perawatan yang ada sudah tak bisa menampung.

"Bahaya," tegas Daddy secara singkat ketika ditanya terkait situasi terkini terkait pandemi, Jumat (16/7).


Meski begitu, tambah Daddy, ketersediaan oksigen tetap diantisipasi, obat-obatan terus dipasok, dan alat pelindung diri (APD) juga harus ditambah.

Ruang perawatan di beberapa wilayah juga harus diusahakan ditambah, entah dengan tenda darurat atau bahkan ada yang menggunakan kontainer.

"Urusan nakes tak bisa diabaikan. Katakanlah semua tersedia, semisal obat, oksigen, APD, ruang rawat. Kalau nakesnya tidak ada atau sangat tidak mencukupi, apa jadinya?" lanjut Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Daddy mengungkap sempat ada kesepakatan bersama di tingkat pusat untuk menenggulangi ketersediaan nakes. Namun, hingga kini hal itu belum direalisasikan, padahal situasi begitu mendesak.

Pasalnya, para nakes setelah setahun lebih bergelut dengan pandemi Covid-19 dapat dipastikan mengalami kelelahan. Terlebih, para nakes banyak yang terpapar sehingga ada yang harus isolasi mandiri (isoman) atau bahkan dirawat di RS.

"Manusiawi sekali. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Beban berat pekerjaan seperti itu pasti memberi tekanan yang tidak ringan kepada nakes secara pribadi maupun keluarganya. Jangan sampai mereka masih harus memikirkan urusan yang tidak perlu mereka pikirkan," tegasnya.

Ia menilai tidak aneh jika terdapat pasien yang lamban tertangani oleh para nakes karena instalasi gawat darurat (IGD) di beberapa rumah sakit membeludak. Akhirnya, pasien lebih memilih isoman walaupun pihak rumah sakit bukan menolak pasien, tetapi karena jumlah pasien yang sangat melebihi kapasitas.

Oleh karena itu, ia meminta di situasi darurat ini nakes harus diselamatkan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari para nakes yang justru mengundurkan diri.

"Ini butuh langkah luar biasa, termasuk kebijakannya, karena keadaannya pun luar biasa. Selain itu, evaluasi pula PPKM darurat, karena grafik pasien terpapar tidak melandai," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya