Berita

Fungsionaris Kohati PB HMI asal Merauke, Salma Febrianti Rumatoras/Ist

Politik

Merasa Ditampar Pernyataan Risma, Kohati: Luka Hati Yang Sangat Menyakitkan

JUMAT, 16 JULI 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan kontroversial Menteri Sosial, Tri Rismaharini, yang dinilai diskriminatif terhadap rakyat Papua disesali oleh Korps HMI-Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI)

Mantan Walikota Surabaya itu mengancam akan memutasi para ASN yang bekerja di Balai Wiyata Guna Bandung ke Papua karena tidak turut membantu pekerjaan di dapur umum.

"Mulai sekarang saya enggak mau lihat seperti ini. Kalau saya lihat lagi, saya pindah semua ke Papua. Saya enggak bisa mecat kalau enggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana teman-teman," ujar menteri yang akrab disapa Risma itu.


Pernyataan tersebut disesali salah satu Fungsionaris Kohati PB asal Merauke Papua, Salma Febrianti Rumatoras.

Menurut Salma, pernyataan Risma itu menjadi tamparan dan hinaan yang sangat menyakitkan terhadap seluruh masyarakat Papua. Apalagi ucapan tersebut diutarakan oleh seorang pejabat tinggi negara yang seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat dan memperlakukan seluruh masyarakat Indonesia dengan adil.

Pernyataan itu mengandung stigma bahwa Papua adalah suatu tempat yang menakutkan. Sehingga mutasi bagi ASN dari luar Papua yang berkinerja buruk adalah sesuatu yang menyeramkan.

Salma berpendapat, sikap Risma itu membuat banyak masyarakat bertanya-tanya. Khususnya masyarakat Papua yang bertanya apakah Risma masih menganggap Papua sebagai Indonesia ataukah tidak.

“Luka hati yang sangat menyakitkan diberikan secara langsung seorang pejabat menteri sosial yang seharusnya ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang sedang terjadi di Papua," kata Salma, dikutip Kantor Berita RMOLPapua, Jumat (16/7).

"Tetapi malah terang-terangan merencanakan hal yang sepatutnya dikatakan 'Buruk', sehingga tidak dapat diterima oleh seluruh masyarakat Papua,” tambahnya.

Ditegaskan Salma, seharusnya Mensos Risma sebagai pejabat publik di negeri ini juga diproses dan mendapatkan sanksi sebagai efek jera karena telah menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya