Ilustrasi penyekatan PPKM Darurat/Net
Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang segera berakhir pada 20 Juli nanti tak sepenuhnya efektif menekan mobilitas di 3 provinsi.
Hal ini merupakan hasil kajian Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIP UGM, dalam riset berjudul "Catatan Setengah Jalan PPKM Darurat". Menurut kajian tersebut, secara umum PPKM Darurat terlihat mampu mengurangi aktivitas masyarakat di ruang publik.
Namun, ketika kajian dipecah di tingkat provinsi, dampak PPKM Darurat ternyata tidak sama. Riset big data ini menggunakan sumber Google Mobility, Google Trend, serta dari machine learning: similarweb.
Riset UGM ini mengungkapkan, aktivitas masyarakat di area rumah selama PPKM Darurat paling tinggi terjadi di Jawa Timur. Sedangkan paling rendah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.
"(PPKM Darurat) berjalan kurang efektif di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten (dibandingkan provinsi-provinsi lainnya)," ujar salah satu tim peneliti, Cahyani Widi, dikutip Redaksi dari laman resmi UGM, Jumat (16/7).
Di Jatim, aktivitas masyarakat di area rumah meningkat 2,71 persen selama PPKM Darurat. Sebaliknya, di Jateng, Jabar, dan Banten hanya kurang dari 1 persen.
Selain itu, selama PPKM Darurat, aktivitas masyarakat di tempat kerja terlihat menurun. Namun setelah kembali dipecah, penurunan tidak terjadi di semua provinsi. Jateng justru mencatat peningkatan sebesar 0,57 persen.
Riset UGM ini juga mengungkapkan penurunan aktivitas masyarakat Yogyakarta di area retail dan rekreasi. Namun peningkatan mobilitas terjadi di area taman. Kejadian yang sama ada di wilayah DKI Jakarta.
Melihat kondisi ini, UGM pun memberikan sejumlah rekomendasi terkait pelaksanaan PPKM darurat. Pertama, Pemerintah perlu terus menyiapkan penambahan tempat tidur, posko, tenda, gedung darurat, ataupun selter.
Kedua, Pemerintah juga perlu menggunakan sistem rujukan bertingkat antar fasilitas kesehatan (rumah sakit dan selter) yang berbasis pada tingkat gejala pasien sehingga penumpukan pasien di fasilitas kesehatan dapat diminimalkan
Ketiga, membatasi arus masuk bagi orang dari luar negeri. Keempat mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) dan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah, terutama di Bali
Terakhir, Pemerintah perlu memastikan distribusi tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan terkendali dengan baik dan merata.
Rekomendasi ini pun telah disampaikan pihak UGM kepada pemerintah. Diingatkan tim riset FISIP UGM, kondisi lapangan jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang dijelaskan pemerintah.
