Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen/Net

Politik

Legislator PDIP: Lockdown Skenario Terburuk Untuk Zona Hitam

JUMAT, 16 JULI 2021 | 10:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa lockdown adalah solusi terakhir dari lonjakan kasus Covid-19 yang belakangan mengalami lonjakan cukup tajam.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengatakan, lockdown menjadi skenario terburuk, jika kasus positif Covid-19 tembus 100 ribu per hari.

Meski begitu, kata legislator yang karib disapa Gus Nabil, skenario lockdown tidak bisa berlaku untuk daerah atau wilayah luas. Melainkan diberlakukan untuk kawasan tertentu yang berstatus zona hitam dan merah.


"Worst case skenarionya dengan lockdown total di kawasan-kawasan yang zona hitam dan merah," kata Gus Nabil kepada wartawan, Jumat (16/7).

Selain lockdown, politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah daerah untuk menguatkan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

Di mana, kata dia, penguatan pangan harus melibatkan peran RT, RW dan pihak desa untuk memantau warga yang membutuhkan bantuan.

Penguatan ketahanan pangan, masih kata Nabil, menjadi sangat penting karena pandemi akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar.

"Perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan di secara lokal, di wilayah desa afau kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada. Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing," jelasnya.

Soal penanganan terhadap masyarakat terpapar Covid-19, dia meminta fasilitas kesehatan di tingkat desa diperkuat. Rekrutmen relawan desa bidang kesehatan diminta terkoneksi dengan puskesmas dan RS setempat.

"Di sisi lain, langkah percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk membantu penanganan pandemi. Pemerintah juga mencari alternatif lain untuk penggunaan gedung-gedung publik sebagai sarana isolasi mandiri," ucap Gus Nabil.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya