Berita

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen/Net

Politik

Legislator PDIP: Lockdown Skenario Terburuk Untuk Zona Hitam

JUMAT, 16 JULI 2021 | 10:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa lockdown adalah solusi terakhir dari lonjakan kasus Covid-19 yang belakangan mengalami lonjakan cukup tajam.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengatakan, lockdown menjadi skenario terburuk, jika kasus positif Covid-19 tembus 100 ribu per hari.

Meski begitu, kata legislator yang karib disapa Gus Nabil, skenario lockdown tidak bisa berlaku untuk daerah atau wilayah luas. Melainkan diberlakukan untuk kawasan tertentu yang berstatus zona hitam dan merah.


"Worst case skenarionya dengan lockdown total di kawasan-kawasan yang zona hitam dan merah," kata Gus Nabil kepada wartawan, Jumat (16/7).

Selain lockdown, politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah daerah untuk menguatkan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

Di mana, kata dia, penguatan pangan harus melibatkan peran RT, RW dan pihak desa untuk memantau warga yang membutuhkan bantuan.

Penguatan ketahanan pangan, masih kata Nabil, menjadi sangat penting karena pandemi akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar.

"Perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan di secara lokal, di wilayah desa afau kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada. Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing," jelasnya.

Soal penanganan terhadap masyarakat terpapar Covid-19, dia meminta fasilitas kesehatan di tingkat desa diperkuat. Rekrutmen relawan desa bidang kesehatan diminta terkoneksi dengan puskesmas dan RS setempat.

"Di sisi lain, langkah percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk membantu penanganan pandemi. Pemerintah juga mencari alternatif lain untuk penggunaan gedung-gedung publik sebagai sarana isolasi mandiri," ucap Gus Nabil.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya