Kritisi Arogansi Oknum Satpol PP, Pengamat: Kalau Bisa Humanis Kenapa Harus Bengis

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ternyata menyisakan sejumlah persoalan serius di lapangan. Tidak sedikit terjadi insiden adu mulut hingga aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan dalam menertibkan warga.

Seperti saat razia PPKM Darurat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang tengah ramai dihujat publik. Sebab, oknum Satpol PP setempat diduga memukul ibu hamil yang merupakan pemilik warung kopi.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyesalkan pendekatan petugas yang tidak mengedepankan komunikasi persuasif terhadap masyarakat. Menurutnya, ada kemungkinan pengetahuan petugas soal aturan di lapangan masih rendah.

"Sehingga bekerja dengan standar insting dan karakter masing-masing petugas," ujar Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (16/7).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, ketika dilanda paceklik akibat pandemi Covid-19 di tanah air dan kondisi ekonomi rakyat sedang tidak menentu, sudah seharusnya pendekatan yang humanis dikedepankan oleh petugas.

"Rakyat sedang susah. Sedang menderita. Pendekatan petugas mestinya lebih humanis, kenapa harus bengis?" sesalnya.

Atas dasar itu, Ujang menyarankan apabila ada pedagang kecil yang melanggar dan tidak dilakukan langkah persuasif maka PPKM Darurat harus dievaluasi.

"Mereka (rakyat kecil) adalah manusia punya hati nurani dan tidak perlu dibentak-bentak, dimaki-maki, bahkan ada yang dipukuli. Mesti dievaluasi jalannya PPKM Darurat. Agar rakyat tak jadi korban terus menerus," pungkasnya.