Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga menjabat Koordinator PPKPM Darurat di Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Tuntut Mundur Luhut Dari PPKM Darurat, Satyo Purwanto: Pak, Rakyat Berjatuhan Setiap Hari Akibat Kebijakan Teledor!

KAMIS, 15 JULI 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penanganan Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dinilai belum memberikan dampak yang efektif dalam menekan lonjakan kasus positif harian.

Beriringan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), dituntut mundur dari jabatan Koordinator PPKPM Darurat di Jawa-Bali oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.

"LBP mestinya tau diri dan mundur dari komandan pandemi, jangan malah sibuk ancam mengancam rakyat sambil mengklaim pekerjaan yang nyatanya tidak sanggup dia lakukan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/7).


Menurut Satyo, pandemi Covid-19 merupakan persoalan nyawa rakyat, sehingga harus ditangani secara serius. Namun nyatanya, hingga kemarin, angka kasus positif Covid-19 mencapai angka 50 ribu lebih kasus dalam sehari.

"Pak rakyat yang jadi korban berjatuhan setiap hari akibat kebijakan teledor pemerintah pak," imbuhnya.

Menurut Satyo, Luhut telah gagal karena tidak dapat memprediksi lonjakan kasus Covid-19 yang dianggapnha masuk gelombang kedua. Padahal, para ahli pandemi sudah sering mengingatkan pemerintah akan hal itu.

Karena itu, ia melihat adanya kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi di dalam negeri, meski telah didukung dengan anggaran yang mencapai lebih seribu triliun rupiah.

"Bahkan penggunaan anggaran tersebut diberikan 'imunitas' melalui Perppu 1/2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan akhirnya menjadi UU 2/2020," jelas Satyo.

Dari situ, Satyo menilai sikap Luhut yang bersikeras dan membantah kritikan masyarakat dengan mengklaim pandemi terkendali, tidak sesuai dengan fakta dan data peningkatan kasus baru maupun korban meninggal, serta fasilitas kesehatan yang kolaps akibat lonjakan kasus karena masuknya varian baru Covid-19.

"Kenyataannya Indonesia mengalami lonjakan luar biasa hanya dalam hitungan hari dan masih jauh dari terkendali. Jokowi harus segera mengganti LBP dengan orang yang mampu menggerakkan dan menghimpun energi positif agar pandemi bisa segera terkendali," pungkas Satyo.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya