Berita

Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi/Net

Dunia

Iran Tak Akan Lanjutkan Negosiasi Kesepakatan Nuklir Hingga Pemerintahan Diambil Alih Ebrahim Raisi

KAMIS, 15 JULI 2021 | 09:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran tidak akan melanjutkan negosiasi kesepakatan nuklir hingga Presiden terpilih Ebrahim Raisi mengambil alih pemerintahan.

Menurut sebuah sumber diplomatik, Iran telah menyampaikan hal tersebut kepada para pejabat Eropa yang ikut dalam perundingan untuk menghidupkan kembali Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

"Mereka tidak siap untuk kembali sebelum pemerintahan baru," ujar sumber tersebut, seperti dikutip Reuters, Rabu (14/7).


"Kami sekarang mungkin tidak berunding sebelum pertengahan Agustus," tambahnya, merujuk pada peresmian Raisi pada 5 Agustus dan pembentukan pemerintahannya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengkonfirmasi bahwa Iran telah meminta lebih banyak waktu karena transisi kepresidenannya.

"Kami siap untuk melanjutkan negosiasi tetapi Iran meminta lebih banyak waktu untuk menangani transisi presiden mereka," kata jurubicara Departemen Luar Negeri.

Ia mengatakan, setelah Iran selesai dengan transisi pemerintahan, pihaknya siap untuk melanjutkan negosiasi.

"Kami tetap tertarik untuk saling mengembalikan kepatuhan terhadap JCPOA, meskipun seperti yang telah dijelaskan (Menteri Luar Negeri Antony Blinken), tawaran ini tidak akan dibahas tanpa batas waktu," lanjutnya.

Pembicaraan untuk menghidupkan JCPOA berlangsung antara Iran dan negara-negara Eropa yang menjadi penandatangan kesepakatan. Namun perundingan juga secara tidak langsung menjadi negosiasi antara Iran dan AS yang telah menarik diri dari JCPOA pada 2018.

Negosiasi dimulai pada April di Wina, namun setelah putaran keenam pada 20 Juni lalu, tidak ada tanda-tanda pembicaraan akan dimulai kembali.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya