Sebelum Diperpanjang, Pelaksanaan PPKM Darurat Harus Dievaluasi Secara Komprehensif

Pimpinan MPR RI siap mendukung perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jika kasus Covid-19 belum bisa dikendalikan.

"Secara prinsip mendukung, namun meminta pemerintah mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan PPKM Darurat saat ini," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kepada wartawan, Rabu (14/7).

Jelas politisi yang akrab disapa Bamsoet itu, evaluasi adalah mencari sebab mengapa kasus Covid-19 melonjak tajam belakangan ini.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 per Selasa (12/7), tambahan kasus positif hari ini yang sebanyak 47.899 orang. Angka tersebut lebih tinggi dari rekor terakhir yang tercatat Senin kemarin (12/7) yang sebanyak 40.427 orang.

"Perlu dievaluasi terutama penyebab meningkatnya kasus positif covid-19 selama satu minggu ini. Sehingga ke depannya pemerintah mempertimbangkan secara bijak sebelum memutuskan perpanjangan PPKM Darurat," jelas Bamsoet.

Lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan bantuan selama PPKM Darurat diterapkan.

"Skema bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, dikarenakan pelaksanaan PPKM Darurat sangat berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat, dan memastikan bantuan tersebut diterima oleh yang berhak dan tepat sasaran," tuturnya.

Begitu juga bagi tenaga kerja, kata Bamsoet, harus ada campur tangan pemerintah bahwa dampak PPKM Darurat tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja.

"Khususnya di sektor-sektor yang paling terdampak PPKM Darurat, untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya, salah satunya dengan memberikan bantuan subsidi kepada perusahaan untuk tetap dapat memberikan gaji kepada karyawannya," ucapnya.