Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Net

Politik

Sebelum Diperpanjang, Pelaksanaan PPKM Darurat Harus Dievaluasi Secara Komprehensif

RABU, 14 JULI 2021 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan MPR RI siap mendukung perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jika kasus Covid-19 belum bisa dikendalikan.

"Secara prinsip mendukung, namun meminta pemerintah mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan PPKM Darurat saat ini," ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo kepada wartawan, Rabu (14/7).

Jelas politisi yang akrab disapa Bamsoet itu, evaluasi adalah mencari sebab mengapa kasus Covid-19 melonjak tajam belakangan ini.


Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 per Selasa (12/7), tambahan kasus positif hari ini yang sebanyak 47.899 orang. Angka tersebut lebih tinggi dari rekor terakhir yang tercatat Senin kemarin (12/7) yang sebanyak 40.427 orang.

"Perlu dievaluasi terutama penyebab meningkatnya kasus positif covid-19 selama satu minggu ini. Sehingga ke depannya pemerintah mempertimbangkan secara bijak sebelum memutuskan perpanjangan PPKM Darurat," jelas Bamsoet.

Lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, pemerintah juga harus memastikan masyarakat mendapatkan bantuan selama PPKM Darurat diterapkan.

"Skema bantuan sosial, baik tunai maupun non-tunai, khususnya yang ditujukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu, dikarenakan pelaksanaan PPKM Darurat sangat berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat, dan memastikan bantuan tersebut diterima oleh yang berhak dan tepat sasaran," tuturnya.

Begitu juga bagi tenaga kerja, kata Bamsoet, harus ada campur tangan pemerintah bahwa dampak PPKM Darurat tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja.

"Khususnya di sektor-sektor yang paling terdampak PPKM Darurat, untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya, salah satunya dengan memberikan bantuan subsidi kepada perusahaan untuk tetap dapat memberikan gaji kepada karyawannya," ucapnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya