Ketua KPK, Firli Bahuri/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pelaksanaan vaksin gotong royong yang berbayar dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak terjadi fraud atau niat jahat untuk melakukan korupsi.
Pesan itu disampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri saat rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong pada Selasa (13/7).
Turut hadir dalam rapat tersebut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
"Saya menyampaikan saran langkah-langkah strategis menyikapi potensi
fraud jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya. Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, saya ingin tidak ada korupsi," ujar Firli kepada wartawan, Rabu (14/7).
Sehingga, kata Firli, perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring sebelum pelaksanaan vaksin gotong royong.
"Pelaksanaan vaksin GR (Gotong Royong) secara transparan, akuntabel dan pastikan tidak ada terjadi praktik-praktik fraud, jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi," tegasnya.
Firli menekankan bahwa data seperti jumlah, jenis, harga vaksin serta mekanisme vaksinasi menjadi kunci sesuai Perpres 99/2020. Untuk itu, Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin GR sebelum dilakukan vaksinasi.
Data peserta vaksin tersebut harus berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi.
"KPK dorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar," pungkas Firli.
