Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Saleh Daulay: Masyarakat Punya Hak Yang Sama Untuk Dapatkan Pelayanan Kesehatan

RABU, 14 JULI 2021 | 11:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses untuk fasilitas pelayanan kesehatan.

Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meluruskan pernyataannya saat Rapat Kerja bersama Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadiki, Selasa kemarin (13/7).

Pada rapat tersebut, Saleh mengaku tidak mau kejadian wafatnya anggota Komisi II DPR John Siffy Mirin yang terlambat ditangani karena sulit mendapatkan ruang intensive care unit (ICU) terulang.


"Kalau nanti terus naik tentu perlu persiapan yang cukup matang, saya tidak mau lagi misalnya mendengar ada anggota DPR yang tidak mendapat tempat di ICU seperti yang dialami oleh anggota Fraksi PAN saudaraku John Siffy Mirin, anggota DPR dari Papua," kata Saleh.

Dijelaskan Saleh, pernyataannya itu tidak untuk mengistimewakan anggota DPR RI. Tetapi, lebih kepada permintaan agar pemerintah bisa menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai bagi seluruh elemen masyarakat.

"Apa yang saya sampaikan adalah bagaimana agar pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk merawat seluruh pasien Covid-19, tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kelas sosial," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (14/7).

Ketua Fraksi PAN ini menegaskan bahwa sepanjang rapat, dia memastikan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan hingga obat-obatan bisa serius dilaksanakan pemerintah.

"Saya mengikuti rapat tersebut sampai selesai. Saya ikut memastikan agar usulan soal penyediaan fasilitas kesehatan, alat-alat kesehatan, terutama ICU dan obat-obatan, dan lainnya masuk dalam kesimpulan," terangnya.

Saleh menegaskan lagi, bahwa tidak ada niat dan arah dari pembicaraan pada rapat tersebut untuk membeda-bedakan masyarakat dalam mendapat hak layanan kesehatan.

"Semua orang sama haknya dalam bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah amanat konstitusi yang harus dijaga," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya