Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/Net
Penjualan vaksin Gotong Royong ke individu melalui Kimia Farma berpotensi tinggi terjadi penyimpangan dari sisi medis dan kontrol vaksin.
Pesan itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat menghadiri rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong pada Selasa (13/7).
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
"Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi
fraud (penipuan), saran tindak lanjut. Saya menyampaikan materi potensi
fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/7).
Selain itu, Firli mengaku juga menyampaikan saran langkah-langkah strategis menyikapi potensi
fraud jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya.
"Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi," ujarnya.
KPK sendiri, kata Firli, memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini, sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi.
"Penjualan vaksin Gotong Royong ke individu melalui KF (Kimia Farma) meskipun sudah dilengkapi dengan Permenkes, menurut KPK berisiko tinggi, dari sisi medis dan kontrol vaksin (reseller bisa muncul dll), efektivitas rendah, jangkauan KF terbatas," terang Firli.
Sehingga, KPK tidak mendukung vaksin gotong royong melalui Kimia Farma.
"KPK tidak mendukung pola vaksin GR (Gotong Royong) melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya berisiko," pungkas Firli.
