Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Iwan Sumule: Lucu, Luhut Klaim Terkendali, Wapres Bilang Pontang-Panting

RABU, 14 JULI 2021 | 07:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Klaim Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut sebaran Covid-19 terkendali dinilai lucu.

Lucu lantaran klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pejabat negara lain.

Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan redaksi, sesaat lalu, Rabu (14/7).


“Banyak fakta menunjukan bahwa sesungguhnya penanganan Covid-19 yang dikomandani Luhut bukannya terkendali, melainkan terkendala,” tuturnya.

Iwan Sumule mengurai, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebaran harian Covid-19 justru terus melonjak selama PPKM Darurat diberlakukan.

Ketersediaan bed rumah sakit dan obat-obatan juga kian menipis, bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewanti-wanti bahwa DKI Jakarta dan Yogyakarta menjadi daerah paling rawan jika kasus terus melonjak

“Padahal, anggaran penanganan Covid-19 begitu besar, capai Rp 1.000 triliun lebih,” tuturnya.

Iwan Sumule meminta pemerintah, khususnya Luhut Binsar Pandjaitan untuk berhenti mengeluarkan klaim-klaim yang bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. Jika memang tidak bisa, maka sudah selayaknya mengeluarkan pengakuan agar bisa digantikan oleh orang yang kompeten.

“Sebab ini urusan nyawa rakyat. Kalau begini terus rakyat yang menyimpan amarah bisa meluapkannya ke jalan,” tuturnya.

Indikasi lain bahwa sebaran Covid-19 terkendali hanya sebuah klaim adalah pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin yang secara terang-terangan menyebut pemerintah pontang-panting menangani pandemi.       

“Lucu kan, Luhut bilang sangat terkendali, Wapres bilang pontang-panting,” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya