Vietnam: Sengketa Laut China Selatan Harus Diselesaikan Melalui Proses Diplomatik Dan Hukum

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan bahwa sikap negaranya terkait penyelesaian sengketa di Laut China Selatan tetap jelas dan konsisten.

Pernyataan tersebut muncul saat Hang menanggapi pertanyaan wartawan tentang komentar Vietnam pada peringatan lima tahun sejak Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) mengeluarkan putusannya tentang masalah LCS dalam sengketa wilayah antara Filipina dan China pada 12 Juli 2016 pada Senin (12/7) waktu setempat.

Keputusan itu menegur klaim ekspansif China yang dikenal sebagai sembilan garis putus-putus di sebagian besar Laut China Selatan.

"Vietnam selalu mendukung penyelesaian sengketa mengenai kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi di Laut Timur (LCS) melalui proses diplomatik dan hukum, tanpa penggunaan kekuatan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, dan dengan solusi dan tindakan damai, sesuai dengan Piagam PBB dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS)," kata Hang, seperti dikutip dari Vietnam Plus, Selasa (13/7).

"Sebagai penandatangan UNCLOS dan negara pantai di Laut Timur, Vietnam menyerukan kepada semua pihak terkait untuk menghormati dan mewujudkan kewajiban hukum mereka sebagaimana diatur dalam konvensi, bekerja sama dan secara aktif dan pragmatis berkontribusi untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan dan kebebasan navigasi dan penerbangan, dan ketertiban di Laut Timur sesuai dengan hukum internasional," ujarnya.

Hang juga menegaskan kembali sikap Vietnam tentang kedaulatannya atas kepulauan Hoàng Sa (Paracel) dan Trường Sa (Spratly), juga perairan di mana Vietnam memiliki kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi sebagaimana didefinisikan dalam konvensi.