Berita

Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis/Net

Dunia

Bujuk Agar Warganya Mau Divaksin, Yunani Hadiahkan Uang Tunai Dan Data Seluler

SELASA, 13 JULI 2021 | 06:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Yunani mewajibkan vaksinasi bagi petugas kesehatan, termasuk mereka yang bekerja di panti jompo. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengeluarkan perintah itu pada Senin (12/7), menegaskan bahwa vaksinasi dibutuhkan untuk mencegah penyebaran varian Delta.

Jadwal vaksinasi massal telah ditetapkan. Semua orang yang bekerja di panti jompo harus divaksinasi pada 16 Agustus, dan vaksinasi bagi petugas kesehatan baik di sektor publik maupun swasta akan diberikan mulai 1 September.

Vaksinasni yang meluas akan membawa kebaikan bagi perkembangan kesehatan dan tentu juga berdampak pada ekonomi negara itu.


"Negara ini tidak akan ditutup lagi setelah beberapa vaksinansi bisa berjalan," kata Mitsotakis dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah mengutip Reuters.

"Bukan Yunani-nya yang dalam bahaya, tetapi orang Yunani yang tidak divaksinasi," tegasnya.

Menyadari bahwa masih banyak orang yang enggan melakukan vaksinasi, Mitsotakis menjanjikan insentif bagi mereka yang dengan rela menjalankan vaksinansi. Selain insentif berupa uang tunai, warga yang telah divaksin juga akan mendapatkan data seluler gratis, terutama untuk kaum muda.

'Bujukan' itu ditempuh sebagai upaya menaikkan tingkat vaksinasi 70 persen pada musim gugur mendatang.

Yunani juga akan mulai memvaksinasi remaja berusia 15 hingga 17 tahun dalam minggu ini. Resiko tertular bagi remaja kemungkinan sangat kecil tetapi bukan tidak mungkin, menurut Perdana Menteri.

"Risiko penyakit pada usia ini kecil, tetapi nyata," katanya. "Namun, karakteristik utama dari kelompok usia ini adalah menyebarkan virus ke lingkungan mereka, yang dapat mencakup orang-orang yang rentan atau tidak divaksinasi."

Hingga saat ini, tiga dari empat orang Yunani di atas usia 60 telah divaksinasi. Namun, dalam populasi 10,7 juta orang, hanya 4,3 juta yang telah divaksinasi lengkap.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya