Berita

Aktivis Natalius Pigai/Net

Politik

Soal Lalat Politik, Natalius Pigai Minta Moeldoko Belajar Dari Donald Trump

SELASA, 13 JULI 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang menyinggung istilah lalat politik di tengah upaya pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 disorot publik.

Pernyataan yang disinyalir ditujukan kepada kubu oposisi pemerintah itu pun dinilai tidak etis disampaikan oleh orang yang berada di lingkaran istana.

Aktivis Natalius Pigai bahkan membandingkan sikap Moeldoko ini dengan peta politik yang terjadi di Amerika Serikat antara mantan Presiden Donald Trump dan Presiden AS saat ini, Joe Biden.


Meski kerap mengkritik kebijakan penanganan pandemi saat pemerintahan Trump, Joe Biden tidak pernah dicap sebagai lalat politik. Hal inila yang patut ditiru Moeldoko.

"Apa kritik Biden (bahwa) Trump tidak punya konsep soal Covid-19 saat berjibaku lawan Covid disebut lalat?” kata Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Ia menjelaskan, kritikan pihak di luar pemerintahan tidak semata-mata hanya omong kosong semata. Oposisi, kata Pigai, melancarkan kritikan karena tahu apa yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya benar.

"Oposisi kritik karena tahu kapasitas penguasa. Lihat Biden jadi POTUS (President of the United States-Presiden AS), 3 bulan lepas masker," tegasnya.

"Virus, sakit dan kematian itu semua orang takut, tapi kalau rakyat bandel, maka penguasa salah," tandasnya.

Sebelumnya, Moeldoko meminta agar publik tidak menjadi lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah yang sedang menangani pandemi Covid-19.

"Saya ingatkan semua pihak, jangan jadi lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi mereka yang tengah bekerja keras bahkan mempertaruhkan hidup, kerja antara hidup dan mati," kata Moeldoko.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya