Berita

Aktivis Natalius Pigai/Net

Politik

Soal Lalat Politik, Natalius Pigai Minta Moeldoko Belajar Dari Donald Trump

SELASA, 13 JULI 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang menyinggung istilah lalat politik di tengah upaya pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 disorot publik.

Pernyataan yang disinyalir ditujukan kepada kubu oposisi pemerintah itu pun dinilai tidak etis disampaikan oleh orang yang berada di lingkaran istana.

Aktivis Natalius Pigai bahkan membandingkan sikap Moeldoko ini dengan peta politik yang terjadi di Amerika Serikat antara mantan Presiden Donald Trump dan Presiden AS saat ini, Joe Biden.


Meski kerap mengkritik kebijakan penanganan pandemi saat pemerintahan Trump, Joe Biden tidak pernah dicap sebagai lalat politik. Hal inila yang patut ditiru Moeldoko.

"Apa kritik Biden (bahwa) Trump tidak punya konsep soal Covid-19 saat berjibaku lawan Covid disebut lalat?” kata Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Ia menjelaskan, kritikan pihak di luar pemerintahan tidak semata-mata hanya omong kosong semata. Oposisi, kata Pigai, melancarkan kritikan karena tahu apa yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya benar.

"Oposisi kritik karena tahu kapasitas penguasa. Lihat Biden jadi POTUS (President of the United States-Presiden AS), 3 bulan lepas masker," tegasnya.

"Virus, sakit dan kematian itu semua orang takut, tapi kalau rakyat bandel, maka penguasa salah," tandasnya.

Sebelumnya, Moeldoko meminta agar publik tidak menjadi lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah yang sedang menangani pandemi Covid-19.

"Saya ingatkan semua pihak, jangan jadi lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi mereka yang tengah bekerja keras bahkan mempertaruhkan hidup, kerja antara hidup dan mati," kata Moeldoko.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya