Berita

Aktivis Natalius Pigai/Net

Politik

Soal Lalat Politik, Natalius Pigai Minta Moeldoko Belajar Dari Donald Trump

SELASA, 13 JULI 2021 | 01:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko yang menyinggung istilah lalat politik di tengah upaya pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 disorot publik.

Pernyataan yang disinyalir ditujukan kepada kubu oposisi pemerintah itu pun dinilai tidak etis disampaikan oleh orang yang berada di lingkaran istana.

Aktivis Natalius Pigai bahkan membandingkan sikap Moeldoko ini dengan peta politik yang terjadi di Amerika Serikat antara mantan Presiden Donald Trump dan Presiden AS saat ini, Joe Biden.

Meski kerap mengkritik kebijakan penanganan pandemi saat pemerintahan Trump, Joe Biden tidak pernah dicap sebagai lalat politik. Hal inila yang patut ditiru Moeldoko.

"Apa kritik Biden (bahwa) Trump tidak punya konsep soal Covid-19 saat berjibaku lawan Covid disebut lalat?” kata Natalius Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Ia menjelaskan, kritikan pihak di luar pemerintahan tidak semata-mata hanya omong kosong semata. Oposisi, kata Pigai, melancarkan kritikan karena tahu apa yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya benar.

"Oposisi kritik karena tahu kapasitas penguasa. Lihat Biden jadi POTUS (President of the United States-Presiden AS), 3 bulan lepas masker," tegasnya.

"Virus, sakit dan kematian itu semua orang takut, tapi kalau rakyat bandel, maka penguasa salah," tandasnya.

Sebelumnya, Moeldoko meminta agar publik tidak menjadi lalat politik yang mengganggu konsentrasi pemerintah yang sedang menangani pandemi Covid-19.

"Saya ingatkan semua pihak, jangan jadi lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi mereka yang tengah bekerja keras bahkan mempertaruhkan hidup, kerja antara hidup dan mati," kata Moeldoko.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya