Berita

Ekonom senior Faisal Basri/Net

Politik

Faisal Basri Ungkap Skenario Awal Bisnis Vaksin Berbayar, Rp 100 Ribu Sekali Suntik Rentenya Rp 17 Triliun

SELASA, 13 JULI 2021 | 00:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda vaksin individu berbayar yang digawangi perusahaan BUMN, PT Kimia Farma.

Bagi ekonom senior Faisal Basri, sejak awal skenario vaksin berbayar keuntungannya memang sangat menggiurkan.

"Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100 ribu per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun," kata Faisal Basri di akun Twitternya, Senin (12/7).


Saking menggiurkannya keuntungan vaksin mandiri tersebut, Faisal Basri menganggap vaksin gotong royong tak ubahnya praktik rente.

"Makanya ada vaksin 'gotong royong' (lebih tepat vaksin rente)," sambung Faisal Basri.

Skenario vaksin berbayar tersebut sudah ia cermati sejak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I.

Pada November 2020 lalu, Budi Gunadi mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan yang saat itu dipimpin Terawan Agus Putranto untuk mengadakan dan mendistribusikan sekitar 172,61 juta dosis vaksin corona melalui skema vaksin mandiri.

Saat itu, Kementerian BUMN diberi tugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada kelompok penerima masyarakat dan pelaku ekonomi tergolong mampu sebanyak 74,04 juta orang.

Dari jumlah inilah, didapati kemungkinan keuntungan yang didapat bila vaksin berbayar benar-benar dilaksanakan pemerintah.

"Vaksinnya sudah kadung dipesan. Pak Budi Gunadi pasti tahu itu," tutup Faisal Basri.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya