Berita

Ekonom senior Faisal Basri/Net

Politik

Faisal Basri Ungkap Skenario Awal Bisnis Vaksin Berbayar, Rp 100 Ribu Sekali Suntik Rentenya Rp 17 Triliun

SELASA, 13 JULI 2021 | 00:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda vaksin individu berbayar yang digawangi perusahaan BUMN, PT Kimia Farma.

Bagi ekonom senior Faisal Basri, sejak awal skenario vaksin berbayar keuntungannya memang sangat menggiurkan.

"Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungnya Rp 100 ribu per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun," kata Faisal Basri di akun Twitternya, Senin (12/7).

Saking menggiurkannya keuntungan vaksin mandiri tersebut, Faisal Basri menganggap vaksin gotong royong tak ubahnya praktik rente.

"Makanya ada vaksin 'gotong royong' (lebih tepat vaksin rente)," sambung Faisal Basri.

Skenario vaksin berbayar tersebut sudah ia cermati sejak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN I.

Pada November 2020 lalu, Budi Gunadi mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan yang saat itu dipimpin Terawan Agus Putranto untuk mengadakan dan mendistribusikan sekitar 172,61 juta dosis vaksin corona melalui skema vaksin mandiri.

Saat itu, Kementerian BUMN diberi tugas menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada kelompok penerima masyarakat dan pelaku ekonomi tergolong mampu sebanyak 74,04 juta orang.

Dari jumlah inilah, didapati kemungkinan keuntungan yang didapat bila vaksin berbayar benar-benar dilaksanakan pemerintah.

"Vaksinnya sudah kadung dipesan. Pak Budi Gunadi pasti tahu itu," tutup Faisal Basri.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya