Berita

Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid/RMOL

Politik

Sepakat Ada Vaksin Berbayar, Nusron Wahid: Orang Mampu Beli Vaksin Kok Dipersoalkan

SENIN, 12 JULI 2021 | 15:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sorotan terkait rencana penjualan vaksin virus corona baru Covid-19 yang hari ini dibatalkan masih terus bergulir.

Meski banjir kritikan, ada juga yang setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh PT Kimia Farma menjual vaksin Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyambut positif gerakan vaksin gotong royong berbayar yang diinisiasi PT Kimia Farma.


Secara terbuka Nusron bahkan mengajak semua pihak untuk tidak apriori.

Melalui laman Twitter pribadinya, Nusron mengaku heran masyarakat meributkan vaksin gotong royong berbayat yang dilakukan PT Kimia Farma.

Mantan Ketua Umum GP Ansor itu kemudian mengulas soal dua skema penugasan terhadap perusahaan pelat merah negara.

Dua penugasa skema vaksinasi itu, yakni:vaksin gratis yang dikelola oleh Bio Farma dan vaksin gotong royong yang dilakukan KImia Farma dan Indo Farama dan perusahaan berlisensi yang dapat mendatangkan vaksin.  

"Kedua vaksin gotong royong berbayar. Diperuntukkan bagi siapa saja yang bersedia. Pelaksananya Kimia Farma, Indo Farma dan perusahaan farmasi apa saja yang bisa mendatangkan vaksin yang dapat lesen dari BPOM. Yang menentukan harga Menkes. Atas dasar masukan dan pertimbangan dari BPKP," demikian cuitan Nusron, melalui akun twitternya @NusronWahid, Minggu (11/12).

Menurut Nusron, untuk vaksin gotong royong berbayar biasanya yang dilayani para profesional dan kalangan usahawan yang dikoordinir Kadin.

Teknis vaksin berbayar biasanya sebagian ada yang dibayari kantor dan sebagian ada yang bayar sendiri. Sesuai kebijakan kantor dan perusahaannya.

"Saya kira ini positif. Sebab, dia merasa dirinya mampu. Tidak mau membebani negara. Makanya bersedia bayar," ungkap anggota Komisi VI DPR RI ini.

Menurut Nusron, skema vaksin berbayar justru menunjukkan dimensi keadilan.

Dalam pandangan Nusron, sangat tidak fair kalau direktur BUMN atau profesional lainnya yang gajinya ratusan juta, disubsidi vaksin oleh negara.

"Biarkan subsidi itu dinikmati oleh mayoritas rakyat yang berhak. Saya kira ini fair. Sepanjang tidak mengganggu pelayanan vaksin gratis untuk rakyat," ungkap tokoh muda NU ini.

Karena itulah, politikus Partai Golkar ini melihat aneh jika ada yang mempermasalahkan.

"Wong orang mampu beli vaksin kok dipersoalkan. Kecuali semua vaksin dijual, itu yang salah. Apalagi kalau dijual kepada orang miskin, lebih salah lagi," tegasnya.

Menurut Nusron, justru aneh dan salah kalau kelompok  yang berpenghasilan tinggi masih mengharapkan vaksin gratis dari pemerintah.

"Bukankah itu jatahnya orang kecil yang berpenghasilan rendah? Saya kira inilah salah satu cara kita membantu negara di tengah kesusahan. Minimal tidak mau membebani APBN," terang Nusron.

"Bravo Kimia Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gotong royong untuk kalangan yang mau bayar. Bravo Bio Farma. Lanjutkan dan percepat vaksin gratis yang dibiayai APBN. Semoga semua rakyat Indonesia tervaksin. Tidak terkecuali. Yang kaya bayar. Yang tidak mampu, gratis. Silakan pilih," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya