Pemerintah mencatat penyaluran insentif tenaga kesehatan di daerah baru tercapai 11,1 persen.
Capaian tersebut sebesar Rp 900 miliar dari total dana yang disediakan pemerintah pusat sebesar Rp 8,1 triliun.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).
“Dari Rp 8,1 triliun alokasi yang sudah kita berikan, baru Rp 900 miliar yang dibayarkan atau 11,1 persen,†ujar Sri Mulyani.
Dia menekankan, saat ini terus dilakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait kendala penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan.
Adapun anggaran insentif tenaga kesehatan di daerah merupakan bagian dari APBD yang disisihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar delapan persen, dengan total keseluruhan anggaran sebesar Rp 35 triliun.
Diakui Sri Mulyani, selain insentif tenaga kesehatan, sejumlah anggaran kesehatan lainnya juga berhenti penyalurannya di daerah.
Dia mengungkapkan anggaran buat obat-obatan, suplemen hingga APD baru terserap sebesar 10 persen.
"Pemerintah daerah penanganan obat, suplemen, APD, pengadaan makanan tambahan itu dari Rp 10,7 triliun, Rp 1,7 triliun dalam semester satu 2021. Jadi kita berharap semester dua 2021 apalagi dengan kenaikan Covid-19 bisa digunakan," urainya.
Bahkan, diakui Sri Mulyani, anggaran vaksinasi di daerah juga berjalan lambat.
Dari dana sebesar Rp 6,5 triliun yang disediakan, baru terserap sebanyak Rp 400 miliar atau 5,8 persen.
Selain itu, ada alokasi anggaran belanja kesehatan lain yang baru terserap 13,4 persen atau Rp 1,2 triliun dari alokasi sebesar Rp 8,7 triliun.
"Kemudian PPKM kelurahan, pos komandonya, ada anggaran Rp 1,1 triliun juga baru Rp 1 miliar (terserap). Padahal ini juga jadi kunci keberhasilan PPKM Darurat di tingkat kelurahan," tandasnya.
