Ketum KNPI: Vaksin Berbayar Lebih Parah Daripada Zaman Penjajahan

Program vaksinasi berbayar yang telah ditunda oleh Kimia Farma mendapat kritik keras dari Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Rencana itu, sekalipun sudah ditunda, dianggap tidak masuk dalam akal sehat.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengurai bahwa saat ini rakyat sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya kesehatan, sektor ekonomi rakyat juga sedang kelimpungan.

Rencana vaksin berbayar, menurutnya, telah melukai hati rakyat.

"Saat ini rakyat sedang susah, kok kita disuruh bayar untuk vaksin. Masak BUMN jualan di tengah pandemi yang tidak kunjung selesai. Ini lebih parah dari zaman penjajahan, di mana rakyat susah untuk cari makan," katanya kepada wartawan, Senin (12/7).

Secara tegas, Haris meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi kebijakan Kimia Farma ini secara menyeluruh. Sebab, kebijakan itu tidak pro pada rakyat kecil.

Haris ingin pemerintah fokus dalam memprioritaskan keselamatan rakyat di tengah pandemi. Vaksinasi harus digalakkan secara masif dan gratis agar tercipta kekebalan komunal. Sehingga, Indonesia bisa seperti negara-negara maju lain yang sudah lebih dulu mendeklarasikan menang melawan corona.

"Sudah berapa uang negara habis untuk menangani pandemi. Coba lihat di Amerika, Joe Bidden sudah mendeklarasikan menang terhadap Covid dan tidak lagi memakai masker," tutupnya.