Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Efikasi Vaksin Sinovac Dipertanyakan, Pemerintah Harus Jelaskan Secara Terbuka

SENIN, 12 JULI 2021 | 10:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi adanya pemberitaan media asing yang menyebutkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia merupakan bukti kegagalan vaksin Sinovac yang merupakan buatan China.

"Hal itu mungkin yang membuat WHO baru di bulan Juni 2021 akhirnya mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Kejadian serupa di Thailand, otoritas kesehatan Thailand akhirnya memberikan vaksinasi booster dengan menggunakan Pfizer. Maka apakah ini jadi sebab banyaknya kasus positif dan korban meninggal pascavaksinasi?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).


Bahkan, Satyo pun curiga faktor efikasi vaksin Sinovac yang membuat pemerintah Indonesia berencana memberikan booster vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia dengan menggunakan vaksin Moderna.

"Ini juga jadi pertanyaan, kita jadi teringat ketika Indonesia gagal memberangkatkan calon jemaah Haji, apakah hal ini menjadi faktor? salah satunya adalah terkait syarat vaksinasi dengan vaksin tertentu? Banyak misterinya," jelas Satyo.

Sehingga, kata Satyo, pemerintah mesti terbuka terkait efikasi vaksin Sinovac berikut panduan pascavaksinasi kepada publik.

"Jika memang ada informasi gejala klinis setelah vaksinasi terkait periode aman dan efikasi vaksin bekerja secara optimal dan pemerintah juga mesti menjelaskan kepada masyarakat terkait opsi memborong vaksin Sinovac dengan telah menggunakan uang negara puluhan T (triliun rupiah) jika memang sudah melalui prosedur dan menilai rekomendasi para ahli epidemiolog dan ahli vaksin di dalam negeri," pungkas Satyo.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya