Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Efikasi Vaksin Sinovac Dipertanyakan, Pemerintah Harus Jelaskan Secara Terbuka

SENIN, 12 JULI 2021 | 10:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi adanya pemberitaan media asing yang menyebutkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia merupakan bukti kegagalan vaksin Sinovac yang merupakan buatan China.

"Hal itu mungkin yang membuat WHO baru di bulan Juni 2021 akhirnya mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Kejadian serupa di Thailand, otoritas kesehatan Thailand akhirnya memberikan vaksinasi booster dengan menggunakan Pfizer. Maka apakah ini jadi sebab banyaknya kasus positif dan korban meninggal pascavaksinasi?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).

Bahkan, Satyo pun curiga faktor efikasi vaksin Sinovac yang membuat pemerintah Indonesia berencana memberikan booster vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia dengan menggunakan vaksin Moderna.

"Ini juga jadi pertanyaan, kita jadi teringat ketika Indonesia gagal memberangkatkan calon jemaah Haji, apakah hal ini menjadi faktor? salah satunya adalah terkait syarat vaksinasi dengan vaksin tertentu? Banyak misterinya," jelas Satyo.

Sehingga, kata Satyo, pemerintah mesti terbuka terkait efikasi vaksin Sinovac berikut panduan pascavaksinasi kepada publik.

"Jika memang ada informasi gejala klinis setelah vaksinasi terkait periode aman dan efikasi vaksin bekerja secara optimal dan pemerintah juga mesti menjelaskan kepada masyarakat terkait opsi memborong vaksin Sinovac dengan telah menggunakan uang negara puluhan T (triliun rupiah) jika memang sudah melalui prosedur dan menilai rekomendasi para ahli epidemiolog dan ahli vaksin di dalam negeri," pungkas Satyo.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya