Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Istana Harus Ungkap Ahli Yang Rekomendasi Sinovac, Jangan-jangan Ada Permainan Mafia Vaksin

MINGGU, 11 JULI 2021 | 17:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo harus membuka kepada publik sosok ahli di belakang penggunaan vaksin Sinovac yang berujung kritik media Asing.

Media asing itu tidak percaya terhadap vaksin buatan China karena penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin masif.

Begitu tanggapan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam atas adanya pemberitaan media asing yang menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam penggunaan vaksin Sinovac, karena tetap membuat orang yang divaksin juga terpapar Covid-19.


"Saya kira Istana Negara harus membuka kepada publik siapa ahli di belakang vaksin Sinovac, jangan-jangan ada permainan mafia vaksin di belakang ahli yang merekomendasikan vaksin Sinovac di Indonesia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).

Bahkan, Saiful curiga adanya jaringan Istana yang terlibat dalam mendorong penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia.

"Tentu kalau hal tersebut betul, maka saya kira KPK wajib untuk melakukan penyelidikan dalam pengadaan vaksin Sinovac di Indonesia," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful kembali meminta pemerintahan Jokowi untuk memberikan penjelasan kepada publik secara terang benderang alasannya menggunakan vaksin Sinovac yang secara nyata tidak digunakan oleh negara lain karena dianggap tidak efektif.

Saiful mempertanyakan adanya dugaan keterkaitan China sebagai provider Sinovac dengan mudahnya tenaga kerja asing (TKA) asal negeri tersebut masuk ke Indonesia.

"Jangan-jangan ada barter di belakang ini semua, yakni misalnya Indonesia harus memakai vaksin Sinovac, tapi proyek sampai TKA dapat dengan mudah beroperasi dan keluar masuk ke Indonesia. Kalau benar yang demikian maka tentu sangat membahayakan bagi Indonesia," pungkas Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya