Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Istana Harus Ungkap Ahli Yang Rekomendasi Sinovac, Jangan-jangan Ada Permainan Mafia Vaksin

MINGGU, 11 JULI 2021 | 17:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo harus membuka kepada publik sosok ahli di belakang penggunaan vaksin Sinovac yang berujung kritik media Asing.

Media asing itu tidak percaya terhadap vaksin buatan China karena penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin masif.

Begitu tanggapan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam atas adanya pemberitaan media asing yang menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam penggunaan vaksin Sinovac, karena tetap membuat orang yang divaksin juga terpapar Covid-19.


"Saya kira Istana Negara harus membuka kepada publik siapa ahli di belakang vaksin Sinovac, jangan-jangan ada permainan mafia vaksin di belakang ahli yang merekomendasikan vaksin Sinovac di Indonesia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).

Bahkan, Saiful curiga adanya jaringan Istana yang terlibat dalam mendorong penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia.

"Tentu kalau hal tersebut betul, maka saya kira KPK wajib untuk melakukan penyelidikan dalam pengadaan vaksin Sinovac di Indonesia," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful kembali meminta pemerintahan Jokowi untuk memberikan penjelasan kepada publik secara terang benderang alasannya menggunakan vaksin Sinovac yang secara nyata tidak digunakan oleh negara lain karena dianggap tidak efektif.

Saiful mempertanyakan adanya dugaan keterkaitan China sebagai provider Sinovac dengan mudahnya tenaga kerja asing (TKA) asal negeri tersebut masuk ke Indonesia.

"Jangan-jangan ada barter di belakang ini semua, yakni misalnya Indonesia harus memakai vaksin Sinovac, tapi proyek sampai TKA dapat dengan mudah beroperasi dan keluar masuk ke Indonesia. Kalau benar yang demikian maka tentu sangat membahayakan bagi Indonesia," pungkas Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya