Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Istana Harus Ungkap Ahli Yang Rekomendasi Sinovac, Jangan-jangan Ada Permainan Mafia Vaksin

MINGGU, 11 JULI 2021 | 17:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Rezim Joko Widodo harus membuka kepada publik sosok ahli di belakang penggunaan vaksin Sinovac yang berujung kritik media Asing.

Media asing itu tidak percaya terhadap vaksin buatan China karena penyebaran Covid-19 di Indonesia semakin masif.

Begitu tanggapan pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam atas adanya pemberitaan media asing yang menjadikan Indonesia sebagai contoh dalam penggunaan vaksin Sinovac, karena tetap membuat orang yang divaksin juga terpapar Covid-19.


"Saya kira Istana Negara harus membuka kepada publik siapa ahli di belakang vaksin Sinovac, jangan-jangan ada permainan mafia vaksin di belakang ahli yang merekomendasikan vaksin Sinovac di Indonesia," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).

Bahkan, Saiful curiga adanya jaringan Istana yang terlibat dalam mendorong penggunaan vaksin Sinovac di Indonesia.

"Tentu kalau hal tersebut betul, maka saya kira KPK wajib untuk melakukan penyelidikan dalam pengadaan vaksin Sinovac di Indonesia," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful kembali meminta pemerintahan Jokowi untuk memberikan penjelasan kepada publik secara terang benderang alasannya menggunakan vaksin Sinovac yang secara nyata tidak digunakan oleh negara lain karena dianggap tidak efektif.

Saiful mempertanyakan adanya dugaan keterkaitan China sebagai provider Sinovac dengan mudahnya tenaga kerja asing (TKA) asal negeri tersebut masuk ke Indonesia.

"Jangan-jangan ada barter di belakang ini semua, yakni misalnya Indonesia harus memakai vaksin Sinovac, tapi proyek sampai TKA dapat dengan mudah beroperasi dan keluar masuk ke Indonesia. Kalau benar yang demikian maka tentu sangat membahayakan bagi Indonesia," pungkas Saiful.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya