Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net
Sejumlah kalangan melontarkan kritik pedas kepada pemerintah terkait rencana komersialisasi vaksin virus corona baru (Covid-19) gotong royong melalui perusahaan obat pelat merah PT Kimia Farma.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat, seharusnya pemerintah menjaga dan menyelamatkan rakyatnya dengan membebaskan vaksin.
“BUMN jualan vaksin di atas penderitaan rakyat, ini dzolim namanya,†ucap Kamrussamad kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).
Polistisi Partai Gerindra ini berencana akan menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin.
“Kami akan menanyakan ini ke Menteri Keuangan. Apakah Ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat diatas penderitaan Rakyat. Apakah hal ini Pantas?,†tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa dalam Undang Undang Dasar 1945, negara wajib melindungi rakyatnya.
Apalagi kata Kamrussamad, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan bahwa vaksinasi harus gratis dan anak buahnya di kementerian seharusnya menuruti mandat tersebut.
Legislator dari dapil DKI Jakarta ini mencermati beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan terakhir, yakni polemik obat Ivermectin, permintaan dana APBN untuk PMN sebesar Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, dan terakhir terkait harga jual eceran vaksin di Kimia Farma.
"Apakah ini pengalihan isu atas kegagalan kinerja BUMN selama 2 tahun ini, ataukah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan politik tertentu, kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu,†tandasnya.
