Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net

Politik

Kamrussamad: BUMN Jualan Vaksin Di Atas Penderitaan Rakyat Itu Dzolim!

MINGGU, 11 JULI 2021 | 15:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kalangan melontarkan kritik pedas kepada pemerintah terkait rencana komersialisasi vaksin virus corona baru (Covid-19) gotong royong melalui perusahaan obat pelat merah PT Kimia Farma.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat, seharusnya pemerintah menjaga dan menyelamatkan rakyatnya dengan membebaskan vaksin.

“BUMN jualan vaksin di atas penderitaan rakyat, ini dzolim namanya,” ucap Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).

Polistisi Partai Gerindra ini berencana akan menanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penggunaan APBN 2021 senilai Rp 97 triliun untuk kesehatan termasuk membeli vaksin.

“Kami akan menanyakan ini ke Menteri Keuangan. Apakah Ini keputusan terbaru untuk menghemat biaya kesehatan atau untuk meningkatkan penerimaan rakyat diatas penderitaan Rakyat. Apakah hal ini Pantas?,” tegasnya.

Dia mengingatkan bahwa dalam Undang Undang Dasar 1945, negara wajib melindungi rakyatnya.

Apalagi kata Kamrussamad, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan bahwa vaksinasi harus gratis dan anak buahnya di kementerian seharusnya menuruti mandat tersebut.

Legislator dari dapil DKI Jakarta ini mencermati beberapa manuver Menteri BUMN dalam dua pekan terakhir, yakni polemik obat Ivermectin, permintaan dana APBN untuk PMN sebesar Rp 72,4 triliun untuk suntikan BUMN, dan terakhir terkait harga jual eceran vaksin di Kimia Farma.

"Apakah ini pengalihan isu atas kegagalan kinerja BUMN selama 2 tahun ini, ataukah ini bagian dari gelombang untuk membangun popularitas untuk mencapai tujuan politik tertentu, kami semua tidak bisa menjawab, hanya Tuhan dan kementerian sendiri yang tahu,” tandasnya.

Populer

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

UPDATE

Taliban Minta Diberi Panggung untuk Berpidato di Majelis Umum PBB ke-76

Rabu, 22 September 2021 | 23:18

Kepala BMKG: Cuaca Ekstrem Berpotensi Besar Terjadi Selama Musim Peralihan, Tetap Waspada

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Wacana Pemberlakuan PPHN adalah Jebakan Romantisme Orde Baru

Rabu, 22 September 2021 | 22:52

Seluruh Penumpang dari Luar Negeri Dipastikan Tes PCR saat Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta

Rabu, 22 September 2021 | 22:36

Menaker Pimpin Sosialisasi Persiapan Penetapan Upah Minimum oleh Depenas

Rabu, 22 September 2021 | 22:33

ProDEM: Jokowi Memang King of Lip Service, Minta Anak Muda Jadi Petani Tapi Lahannya Diberi ke Pengembang

Rabu, 22 September 2021 | 22:28

Hampir Sebulan Beroperasi, OSS Sudah Terbitkan 205.373 Izin Usaha Mayoritas untuk UMKM

Rabu, 22 September 2021 | 22:27

Dugaan TPPU, Penyidik Tipikor Bareskrim Tetapkan Irjen Napoleon sebagai Tersangka

Rabu, 22 September 2021 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Koltim Andi Merya Nur asal Gerindra Patok Fee 30 Persen Dana BNPB

Rabu, 22 September 2021 | 22:11

Mobil yang Membawa Ajudan Utama Presiden Ukraina Ditembaki, Gertakan atau Ancaman?

Rabu, 22 September 2021 | 22:07

Selengkapnya