Berita

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho/Net

Politik

Demokrat: Pemerintah Jangan Peras Keringat Rakyat Dengan Alasan Vaksin Gotong Royong!

MINGGU, 11 JULI 2021 | 15:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PT Kimia Farma bakal mematok tarif vaksin untuk vaksin gotong royong, hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho menyampaikan pernyataan tegasnya kepada pemerintah untuk tidak memberatkan rakyat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat hantaman pandemi virus corona baru (Covid-19) ini.

"Pemerintah jangan memeras keringat rakyat dengan alasan gotong royong. Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi,” tegas Irwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).


Legislator asal Kalimantan Timur ini mengatakan, negara tidak boleh melakukan komersialisasi kepada rakyat lewat vaksin.

Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri sudah sangat jelas bahwa vaksin digratiskan untuk sleuruh rakyat Indonesia.

"Vaksinasi pada rakyat itu tugas negara di tengah pandemi ini. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, seharusnya pemerintah yang membeli vaksin untuk rakyat bukan malah sebaliknya.

"Jika memang vaksin berlebih dan stok tersedia mengapa negara tidak membeli dan mengadakannya untuk rakyat di tengah proses distribusi vaksinasi yang terbatas dan masih rendah persentasinya,” tegasnya lagi.

Dia menambahkan, negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU 2/2020. Seharusnyat idak membebani rakyat dengan memberlakukan tarif untuk vaksin.

"Negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU no 2 tahun 2020. Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya