Berita

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho/Net

Politik

Demokrat: Pemerintah Jangan Peras Keringat Rakyat Dengan Alasan Vaksin Gotong Royong!

MINGGU, 11 JULI 2021 | 15:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

PT Kimia Farma bakal mematok tarif vaksin untuk vaksin gotong royong, hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho menyampaikan pernyataan tegasnya kepada pemerintah untuk tidak memberatkan rakyat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat hantaman pandemi virus corona baru (Covid-19) ini.

"Pemerintah jangan memeras keringat rakyat dengan alasan gotong royong. Gotong royong itu mulia. Tapi dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi,” tegas Irwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).


Legislator asal Kalimantan Timur ini mengatakan, negara tidak boleh melakukan komersialisasi kepada rakyat lewat vaksin.

Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri sudah sangat jelas bahwa vaksin digratiskan untuk sleuruh rakyat Indonesia.

"Vaksinasi pada rakyat itu tugas negara di tengah pandemi ini. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” katanya.

Menurutnya, seharusnya pemerintah yang membeli vaksin untuk rakyat bukan malah sebaliknya.

"Jika memang vaksin berlebih dan stok tersedia mengapa negara tidak membeli dan mengadakannya untuk rakyat di tengah proses distribusi vaksinasi yang terbatas dan masih rendah persentasinya,” tegasnya lagi.

Dia menambahkan, negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU 2/2020. Seharusnyat idak membebani rakyat dengan memberlakukan tarif untuk vaksin.

"Negara sudah diberikan kekuasaan yang luas dan juga uang yang banyak melalui UU no 2 tahun 2020. Mengapa negara harus jualan vaksin pada rakyatnya. BUMN itu badan usaha milik negara yang artinya juga milik rakyat. Ini penjajahan pada rakyat sendiri di tengah derita pandemi. Harus dihentikan,” tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya